Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemkab Gowa Harap Bantuan Pangan Non Tunai Disalurkan 6 T, Ini Maksudnya

Pemkab Gowa Harap Bantuan Pangan Non Tunai Disalurkan 6 T, Ini Maksudnya

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Suryana Anas
Humas Pemkab Gowa
Sekkab Gowa sekaligus Ketua Timkor Bansos Pangan Muchlis memimpin Rapat Koordinasi Program BPNT Kabupaten Gowa 2019 di Baruga Pattingalloang, Rumah Jabatan Bupati Gowa. (Foto Humas Pemkab Gowa) 

Bupati Gowa Klaim Tekan Kemiskinan ke Angka 7.8 Persen

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan menyampaikan angka Kemiskinan di wilayah Kabupaten Gowa sebesar 7,83 persen.

Angka ini berada di bawah Sulawesi Selatan yang berjumlah 8,87 persen dan nasional 9,66 persen.

Data tersebut disampaikan Pemerintah Kabupaten Gowa berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018.

Sementara angka pengangguran Gowa sebesar 4,80 persen, berada di bawah Sulsel dan nasional dengan capaian yang sama sebesar 5,34 persen.

Baca: Karni Ilyas Posting Topik ILC TV One Misteri Penusukan Wiranto, Netizen: Kok Misteri? Rocky G Hadir?

Baca: Lowongan Kerja BUMN Bank BTN Cari Karyawan Baru, Lulusan S1, Cek Syarat & Daftar Online di Sini!

Baca: Curhat Ina Yuniarti soal Perlakuan Buruk dari Sesama Pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno

Adnan menyampaikan kondisi pengangguran dan kemiskinan Gowa ini dalam essai Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) X Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), di Jakarta beberapa waktu lalu.

Bupati Adnan berhasil terpilih sebagai pemaparan terbaik dari Kelompok B.

Dalam pertemuan itu Adnan mengatakan, permasalahan pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Gowa adalah tingginya angka kemiskinan.

Menurutnya, untuk menanggulangi kemiskinan mesti diterapkan dua strategi.

Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedua, mengurangi pengeluaran masyarakat.

Peningkatan pendapatan ditempuh dengan cara menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan menciptakan lapangan kerja.

Sedangkan pengeluaran pendapatan ditempuh dengan cara memberikan subsidi di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Intinya pendidikan dan kesehatan gratis bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat," bebernya.

"Biaya pendidikan dan kesehatan bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya, baik usaha produktif maupun simpanan di bank," sambungnya.

Adnan melanjutkan, dukungan data simpanan masyarakat pada 2015 hingga 2018 tercatat naik. Salah satunya pada 2015 berada pada Rp1,4 trilyun.

Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved