Periode Sebelumnya Ikut Dilibatkan, Ada Apa Jokowi Tak Lagi Libatkan KPK saat Pilih Calon Menteri?

Donal menambahkan bahwa KPK telah berkali-kali meminta pemerintah untuk dilibatkan dalam revisi UU KPK.

Tapi, nyatanya pemerintah tetap bergeming.

"Jadi kan di level istana sebenarnya komunikasi ini tersumbat. Bukan di level presiden loh, itu penting membedakannya. Di level istana menurut saya komunikasinya tersumbat, bukan di level pimpinan," kata Donal.

Tanggapan Istana

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu protes jika tak lagi dilibatkan dalam pemilihan menteri untuk kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sosok Fajar Bustomi, Sukses dengan Film Dilan, Kini Sutradarai Film dari Novel Terlaris Mariposa

Sulli Eks f(x) Tak Sendiri, Ini 6 Idol KPop yang Tewas Tragis karena Bunuh Diri, Depresi Jadi Momok

Sebab, kewenangan dalam memilih menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.

Jokowi berhak memilih apakah akan meminta pertimbangan KPK atau tidak dalam memilih orang-orang yang akan membantunya di pemerintahan.

"Kalau Presiden merasa perlu, Presiden ajak bicara KPK. Kalau Presiden merasa apa yang ada dari pengetahuannya, ya sudah untuk apa tarik-tarik Presiden dalam urusan itu," kata Ngabalin Senin (14/11/2019) malam dikutip Tribunnewswiki dari Kompas.com.

"Itu kan urusan independen, hak prerogratif Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri," lanjutnya.

Ngabalin sendiri mengaku tidak tahu persis alasan yang membuat Presiden Jokowi kini tidak lagi melibatkan KPK dalam penelusuran dan penunjukan menteri untuk kebinetnya di periode kedua.

Ngabalin juga meminta perbedaan metode Presiden dalam menjaring menteri di periode pertama dan kedua ini tidak dipersoalkan.

"Ya itulah kewenangan Presiden. Enggak usah baper lagi dalam urusan yang begitu, enggak usah gede rasa, enggak usah GR lah," kata Ngabalin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa susunan Kabinet Kerja jilid II saat ini sudah rampung.

Meski begitu, Jokowi menuturkan tidak menutup kemungkinan akan ada beberapa perubahan hingga hari pengumuman nanti.

“Mungkin ada beberapa pertimbangan masih bisa,” kata Jokowi.

Jokowi juga tak menutup kemungkinan akan adanya perubuhan terhadap susunan kabinet yang bisa berubah bergantung pada dinamika politik terakhir.