Periode Sebelumnya Ikut Dilibatkan, Ada Apa Jokowi Tak Lagi Libatkan KPK saat Pilih Calon Menteri?

Periode Sebelumnya Ikut Dilibatkan, Ada Apa Jokowi Kini Tak Lagi Libatkan KPK Pilih Calon Menteri?

TRIBUN-TIMUR.COM – Presiden Joko Widodo tidak akan melibatkan Komisi Pemberantaasn Korupsi (KPK) dalam pemilihan menteri kabinet Kerja jilid II.

Padahal pada 2014 silam, Presiden Jokowi menggandeng KPK untuk mengecek rekam jejak calon menteri yang akan dimasukkannya dalam kabinet kerja jilid I.

Terkait dengan hal ini, Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengungkapkan harapannya agar nama-nama yang dipilih Jokowi nanti merupakan sosok yang berintegirtas.

“Kita tidak diikutkan tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," kata Laode Syarif dikuti Tribunnewswiki dari Kompas.com.

Lebih lanjut, Laode Syarif juga mengatakan tidak akan memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan menteri karena presiden punya hak prerogative terkait hal ini.

Laode juga percaya bahwa Jokowi akan memilih orang-orang cakap dan berintegritas untuk memegang jabatan menteri di kabinet kerja II.

Sosok Fajar Bustomi, Sukses dengan Film Dilan, Kini Sutradarai Film dari Novel Terlaris Mariposa

Sulli Eks f(x) Tak Sendiri, Ini 6 Idol KPop yang Tewas Tragis karena Bunuh Diri, Depresi Jadi Momok

"Kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," ujar Laode.

Sikap Jokowi yang tidak melibatkan KPK dalam penjaringan nama-nama calon menteri kabinet Jokowi-Maruf Amin ini disayangkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

Dikutip dari Kompas.com, Koordinator Divisi Korupsi ICW, Donal Fariz mengatakan jika langkah yang diambil Jokowi ini justru akan merugikan Jokowi sebagai presiden.

"Kita menyayangkan Presiden Jokowi tak konsisten dengan pola-pola penyusunan kabinet," kata Donal dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

"Tetapi itu dampaknya bukan kepada KPK, tapi kepada Jokowi," lanjutnya.

Lebih lanjut, Donal mengatakan jika hal ini mungkin juga dilatarbelakangi hubungan Jokowi dan KPK yang terlihat merenggang.

"Menurut saya, (itu) sinyal bahwa komuniksi presiden dengan KPK itu terganggu atau dalam fase yang buruk," ujar Donal dikutip Tribunnewswiki dari Kompas.com.

Adapun kerenggangan hubungan Presiden dengan KPK, menurut Donal, disebabkan karena pemerintah tidak terbuka.