Menggagas Rumah Sakit Tangguh Bencana

Refleksi Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional 13 Oktober

Oleh: Ihsan Nasir MEmMgt
Alumnus Fakultas Kedokteran Unhas/Technical Advisor pada Humanity & Inclusion untuk Safe Hospital Initiative di Myanmar

Kejadian bencana alam merupakan kejadian alami yang tidak dapat diprediksi namun dapat dikurangi risikonya. Banyak studi membuktikan bahwa melakukan penguatan kesiapan bencana pada infrastruktur dan pelayanan dasar adalah salah satu bentuk pengurangan risiko yang penting. Usaha-usaha mitigasi seperti memperkuat struktur bangunan, memperbaiki fasilitas pendukung dan meningkatkan kesiapsiagaan para staf yang bekerja dan terlibat dalam pelayanan dasar untuk menghadapi bencana perlu didorong penerapannya (WHO, 2017).

Tanggal 13 Oktober akan diperingati sebagai Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional (International Day for Disaster Risk Reduction/IDDRR).Tanggal ini ditetapkan setelah pada tahun 1989, Dewan Sekretariat PBB mengusulkannyademi mempromosikan semangat kewaspadaan dan pengurangan risiko bencana secara global (UNISDR, 2018). Target yang akan menjadi fokus pada tahun ini adalah mengurangi dampak negatif bencana terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar.

Salah satu infrastruktur dan pelayanan dasar yang berhubungan langsung dan dapat terdampak dalam bencana adalah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Dalam bencana, ketergantungan masyarakat yang menjadi korban akan sangat meningkat terhadap pelayanan kesehatan sehingga fasilitas kesehatan diharapkan tetap mampu berdiri dan melakukan pelayanan penuh.

Organisasi PBB untuk pengurangan risiko bencana, UNDRR (sebelumnya bernamaUNISDR) telah mengidentifikasi dua faktor yang menghambat para korban menerima tindakan penyelamatan hidup dasar sehingga meningkatkan potensi jumlah kematian paska bencana,yakni terjadinya kerusakan pada struktur bangunan dan kurangnya kesiapan para profesional kesehatan dalam berorganisasi merespon bencana secara efektif.

Salah satu inisiatif dari World Health Organization (WHO) untuk mendorong penguatan terhadap fasilitas kesehatandimulai sejak tahun 2004 di Amerika Serikat.

Saat itu, Pan American Health Organization (PAHO) mengadopsi komitmen Safe Hospital Initiative (SHI) atau Rumah sakit TangguhBencana sebagai target pencapaian pada tahun 2015.

Komitmen ini menekankan agar semua rumah sakit baru harus dibangun sedemikian rupa agar struktur dan fasilitasnya tahan terhadap bencana dan dapat tetap beroperasi dalam keadaan bencana. Pada kuartal pertama 2012, tercatat 31 negara dalam teritori PAHO telah mengadopsi dan menjalankan program ini secara penuh.

Secara rutin, PAHO melakukan evaluasi dengan menggunakan Hospital Safety Index (HSI) sebagai instrumen dalam mengukur implementasi program pada masing-masing rumah sakit. Terdapat tiga indikator yang diukur dalam HSI, yakni struktur, non-struktur, dan fungsi. Indikator struktur mengukur ketahanan bangunan terhadap risiko bahaya pada masing-masing area. Indikator non-struktur menganalisis kemampuan fasilitas pendukung seperti elemen arsitektur, kelistrikan, instalasi pipa air bersih dan gas medis, agar tetap tersedia selama periode bencana. Sedangkan indikator fungsi melihat dari sisi sumber daya manusia dan pengorganisasian masing-masing bagian dirumah sakit dalam menghadapi kondisi darurat dengan jumlah korban yang melebihi kapasitas normal.

Diantara negara berkembang dalam kawasan ASEAN, Filipina merupakansalah satu negara yang telah mengadopsi program SHI dan mengevaluasi setiap rumah sakit yang telah berdiri dan akan dibangun agar sedapat mungkin memenuhi standar dalam HSI. Menyadari bahwa hampir seluruh areanya sangat rawan terhadap bencana alam, tiap tahun pemerintah Filipina memberikan insentif khusus bagi rumah sakit yang memenuhi standar tertinggi dan menjalankan program SHI secara menyeluruh. Selain memberikan stimulus untuk pengembangan tim respon kegawatdaruratan medis pada masing-masing institusi kesehatan, insentif lewat program SHI juga mendorong atmosfer kompetisi yang baik antar rumah sakit untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menerima lonjakan pasien yang melebihi kapasitas normal selama periode bencana.

Di Indonesia sendiri program ini tidak terlalu terdengar gaungnya setelah sempat diluncurkan oleh Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat, Kementerian PendidikanNasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tahun 2010. Peluncuran itu disebut-sebut melibatkan lebih dari 3000 sekolah dan 100 rumah sakit sebagai bagian dari komitmen negara untuk mendukung Kampanye Satu Juta Sekolah dan Rumah Sakit Tangguh Bencana.

Sayangnya, tidak banyak berita mengenai perkembangan program ini selanjutnya.Terkait struktur bangunan rumah sakit, Kementerian Kesehatan sebenarnya telah mengeluarkan pedoman teknis pembangunan rumah sakit tahan bencana.

Namun, apakah dokumen ini benar-benar diimplementasikan secara pantas, kerap menjadi pertanyaan besar. Salah satu indikasinya adalah tetap berdirinya beberapa rumah sakit di daerah rawan bencana yang tidak sesuai spesifikasi, seperti tinggi bangunan dan penempatan fasilitas yang rawan terdampak bencana. Untuk indikator fungsi, data rumah sakit yang telah memiliki dan mengimplementasikan dokumen rencana kesiapsiagaan bencana (Hospital Disaster Plan) juga sulit didapatkan.

Dengan frekuensi bencana yang begitu besar di Indonesia, pemerintah perlu menekankan pentingnya membangun rumah sakit tangguh bencana dan mendorong kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, rumah sakit dapat memiliki kapasitas dan kemampuan untuk tetap beroperasi selalma bencana dan setelahnya.(*)