KPU Minta Rp 34 M, Pembahasan NPHD Pilkada Maros Berjalan Alot, Ini Masalahnya

TRIBUN-MAROS.COM, TURIKALE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros, akhirnya menyepakati anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maros 2020.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Maros.

Penandatanganan NPHD tersebut dilakukan antara Bupati Maros Hatta Rahman, dan Ketua KPU Maros Samsu Rizal.

Penandatanganan digelar di ruang kerja Bupati Maros, Jl Jenderal Sudirman, Kecamatan Turikale.

Kajari Luwu Baru Erni Veronika Maramba Target Luwu Bebas Korupsi

VIDEO: Polres Barru Ringkus Lima Tersangka Pengedar Obat Daftar G dan Pengguna Ganja

Penyebab Kematian Sulli Diduga Bunuh Diri Seperti Jonghyun SHINee, Jang Ja Yeon, dan 4 Kpop Idol Ini

Penandatanganan NPHD tersebut, baru bisa dilakukan pasca mengalami beberapa kali pembahasan antara KPU dan Pemkab Maros.

Ketua KPU Maros Samsu Rizal tak menampik, jika pembahasan NPHD Pilkada Maros sebelumnya berjalan alot.

Menurutnya, pembahasan dilakukan beberapa kali, karena belum adanya kesepakatan antara Pemkab dan KPU Maros.

KPU Maros kata dia, awalnya mengusulkan anggaran sebesar Rp 34 miliar.

Namun, setelah melalui tahap rasionalisasi, anggaran yang disepakati sebesar Rp 31,1 miliar.

"Pada prinsipnya kehati-hatian menggunakan anggaran, sehingga kami beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak Pemkab Maros," ujarnya.

Anggaran sebesar Rp 1,5 miliar, kata dia, bakal dikucurkan tahun ini.

Selebihnya, bakal dikucurkan tahun depan, untuk membiayai tahapan Pilkada Maros.

Kajari Luwu Baru Erni Veronika Maramba Target Luwu Bebas Korupsi

VIDEO: Polres Barru Ringkus Lima Tersangka Pengedar Obat Daftar G dan Pengguna Ganja

Penyebab Kematian Sulli Diduga Bunuh Diri Seperti Jonghyun SHINee, Jang Ja Yeon, dan 4 Kpop Idol Ini

Samsu Rizal menambahkan, anggaran sebesar Rp 31,1 miliar tersebut, telah cukup untuk pelaksanaan Pilkada Maros.

"InsyaAllah cukup. Anggaran itu bukan besar atau kecilnya, yang jelas mencukupi untuk membiayai seluruh tahapan Pilkada Maros ke depan," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Bupati Maros Hatta Rahman.

Menurutnya, selama ini belum dilaksanakan penandatanganan NPHD, karena belum ada kesepakatan.

"Kita belum sepakat nilainya, awalnya mereka minta Rp 34 miliar, lalu dilaksanakan rasionalisasi anggaran," ujar Hatta Rahman.

Padahal, dibanding daerah lainnya, hanya membutuhkan anggaran Rp 30 miliar sampai Rp 31 miliar.

Kajari Luwu Baru Erni Veronika Maramba Target Luwu Bebas Korupsi

VIDEO: Polres Barru Ringkus Lima Tersangka Pengedar Obat Daftar G dan Pengguna Ganja

Penyebab Kematian Sulli Diduga Bunuh Diri Seperti Jonghyun SHINee, Jang Ja Yeon, dan 4 Kpop Idol Ini

"Jangan sampai kita dikira ada markup. Makanya saya minta dirasionalisasi dululah," ujarnya.

Hatta berharap anggaran Rp 31,1 miliar yang dikucurkan, dapat digunakan untuk Pilkada Maros dengan sebaik-baiknya.

Sekadar diketahui, Pilkada Maros akan dihelat pada September tahun depan.

Pilkada dihelat, seiring bakal berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wabup Maros, Hatta Rahman dan Harmil Mattotorang.

Sejumlah figur yang mencuat bakal bertarung di Pilkada Maros, seperti Chaidir Syam (Wakil Ketua DPRD Maros), Ilham Nadjamuddin (birokrat), Suhartina Bohari (politisi), Devo Khaddafi (birokrat), dan balon lainnya.

Laporan Wartawan Tribun Timur, @amir_eksepsi

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: