Inilah Bahayanya Jika Prabowo Subianto & SBY Tergiur Jatah Menteri dan Masuk Kabinet Jokowi-Maruf

Inilah Bahayanya Jika Prabowo Subianto & Demokrat Tergiur Jatah Menteri dan Masuk Kabinet Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto dan Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono dua parpol besar yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Tapi bagaimana jika elite parpol ini tergiur jatah menteri dari kekuasaan?

Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua umum DPP Demokrat SBY menggelar pertemuan terpisah dengan Presiden Jokowi.

Ada Diperiksa Polisi, Ada yang Nangis Nasib Terkini 2 Istri Tentara Akibat Nyinyir Musibah Wiranto

Gerindra dan Demokrat Fiks Dapat Jatah Menteri Usai Prabowo dan SBY Bertemu Jokowi? Ini Sinyalnya

Reaksi Tak Terduga Istri Dandim Kendari Saat Dampingi Suami Kolonel Hendi Suhendi Dicopot, Cuitan

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai, Partai Gerindra seharusnya tetap menjaga kepercayaan pemilih dengan menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Jika Gerindra masuk dalam pusaran kekuasaan, menurut dia, ini akan mengecewakan pemilihnya.

Menurut Ujang, Prabowo harusnya menyadari bahwa pada Pilpres 2019, ada 68 juta pemilih yang berharap mantan Danjen Kopassus itu menjadi presiden.

"Harusnya Gerindra jadi oposisi saja. Karena pendukungnya banyak yang menginginkan Gerindra berada di luar kekuasaan. Menjadi oposisi sama-sama terhormatnya dengan berkuasa," kata Ujang saat dihubungi wartawan, Sabtu (12/10/2019).

"Bahkan, menjadi oposisi lebih terhormat karena bisa mengingatkan pemerintah ketika pemerintah salah jalan dan salah arah," ucap dosen politik di Universitas Al Azhar ini.

Oleh karena itu, Ujang menilai, langkah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang bertemu Presiden Jokowi kemarin kurang etis jika membicarakan peluang koalisi.

Namun, menurut dia, dalam politik, manuver Prabowo tersebut merupakan hal yang wajar.

"Jadi masuknya Gerindra ke koalisi Jokowi sebagai bagian dari ingin merapat atau mendapat bagian kekuasaan. Itulah politik, sifatnya cair, dinamis, dan kompromistis. Dulu lawan, sekarang kawan," kata Ujang.

"Begitu juga sebaliknya. Karena koalisi yang dibangun bukan berbasis dan berdasar ideologi, maka koalisi akan mudah pecah," ucap dia.

Ujang mengatakan, idealnya negara membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh dalam mengawasi pemerintah.

Hal yang mengkhawatirkan apabila Gerindra dan Demokrat masuk dalam koalisi pemerintah, kontrol terhadap Jokowi-Ma'ruf berkurang sehingga kewenangan cenderung disalahgunakan.