Buntut Pemecatan BPD Sapanang, Bupati Jeneponto Dilapor ke Ombudsman Sulsel

Pelaporan tersebut dilakukan anggota BPD Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Jeneponto, terkait pemecatan 7 BPD yang diduga tak sesuai mekanisme.

Buntut Pemecatan BPD Sapanang, Bupati Jeneponto Dilapor ke Ombudsman Sulsel
Ikbal / Tribun Timur
anggota BPD desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Jeneponto 

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, dilapor ke Ombudsman perwakilan Sulawesi Selatan Jl Sultan Alauddin, Kota Makassar.

Pelaporan tersebut dilakukan anggota BPD Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Jeneponto, terkait pemecatan 7 BPD yang diduga tak sesuai mekanisme.

Pelaporan itu juga didampingi langsung kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng.

FOTO-FOTO: 2 WNA Rumania Diamankan karena Bobol Data Nasabah Bank BNI

BERITA FOTO; Dulu Berlumpur, Lihat Foto Terbaru Jalanan ke Seko Luwu Utara

Mentan Jawab Fitnah dengan Beroperasinya 10 Pabrik Gula Baru

Ketua BPD Sapanang Idham Talli mengatakan, sebelum Ia melapor secara resmi ke Ombudsman RI, para anggota BPD sudah ketemu dengan bupati terlebih dahulu di rumah jabatan.

"Beliau (Iksan Iskandar) mengatakan bahwa saya tidak tahu atas terbitnya SK No 290 tahun 2019 dan kenapa bisa begini. Saya akan panggil camat Binamu menghadap," kata Idham Talli menirukan ucapan bupati melalui rilisnya, Kamis (10/10/2019) siang.

Lanjut Idham, dengan dasar itulah Ia melapor ke Ombudsaman-RI perwakilan Sulsel.

"Pengakuan bupati Jeneponto saat kami ketemu di Rujab, bahwa yang diakui SK itu adalah SK Nomor 245 Tahun 2019 Tentang pencabutan SK Bupati Nomor 149 Tahun 2017, tentang pengesahan anggota BPD Pengganti antar waktu Desa Sapanang," pungkasnya.

Yudha Jaya dari LBH Butta Toa, menambahkan jika kliennya meminta bupati Jeneponto untuk segera menganulir atau membatalkan SK.

Bayaran Job Disebut Kian Mahal, Bebby Fey Ambil Keuntungan dari Konflik dengan Atta Halilintar?

Timnas Indonesia Vs Uni Emirat Arab Malam Ini, Berikut Link Live Streamingnya

Penuhi Janji Kampanyenya, Bupati Mamasa Bagikan 14.000 Pakaian Seragam Sekolah Gratis

"SK Bupati no 290 Tahun 2019 besar dugaan cacat hukum, dan kami bisa gugat bupati Jeneponto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk disidangkan," kata pria yang akrab disapa Yudha itu.

"Jika memang benar bahwa SK Bupati No 290 Tahun 2019 itu terbit tanpa sepengetahuan bupati alias Ilegal, maka sebaiknya Ia mengusut tuntas siapa dalang dibalik terbitnya surat keputusan yang di duga bodong,"ujarnya

Apalagi ini sudah mencederai nama baik pejabat negara apalagi SK itu adalah dokumen negara. (TribunJeneponto.com)

Laporan Wartawan TribunJeneponto.com @ikbalnurkarim

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:


Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
Penulis: Ikbal Nurkarim
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved