2 Bulan Pascadilantik, Anggota DPRD Bulukumba Belum Kerja Maksimal

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Bulukumba menyebutkan, memasuki bulan ke 3 pasca pelantikan, DPRD Bulukumba masih jalan di tempat.

2 Bulan Pascadilantik, Anggota DPRD Bulukumba Belum Kerja Maksimal
Firki/Tribun Timur
Sebanyak 40 anggota DPRD Bulukumba priode 2019-2024, secara resmi dilantik di Ruang Paripurna lantai II Kantor DPRD Bulukumba, Senin (19/8/2019). 

TRIBUN TIMUR.COM, BULUKUMBA- Aktivis Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Kabupaten Bulukumba mulai menyoroti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah tersebut.

Pasalnya, sudah masuk bulan ketiga mereka menjabat sebagai anggota DPRD Bulukumba namun dinilai belum bekerja dengan baik. 

Kondisi Terbaru Menkopolhukam Wiranto Usai Ditikam Abu Rara, Dokter Temukan 2 Luka di Perut

Dinkes Enrekang Teken Kerjasama Dengan Japfa, Untuk Apa?

3 LINK Live Streaming Brasil vs Senegal - Live MolaTV dan Live TVRI GRATIS! Mulai Pukul 19.00 WIB

Mabes Polri Curiga Pelaku Penyerangan Wiranto Jaringan ISIS, Alasannya

KRONOLOGI LENGKAP Menkopolhukam Wiranto Ditusuk Syahril Alamsyah alias Abu Rara Pakai Gunting

" Saat ini negara sudah memberikan beberapa hak sebagai anggota DPRD, seperti hak orientasi, hak keuangan. Namun seperti yang kita lihat hingga saat ini DPRD masih terkesan jalan di tempat," kata Direktur Kopel Bulukumba Muhammad Jafar kepada Tribun. 

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Bulukumba menyebutkan, memasuki bulan ke 3 pasca pelantikan, DPRD Bulukumba masih jalan di tempat.

Penilaian ini bukan tanpa alasan, soalnya hingga saat ini, Alat Kelengkapan DPRD belum terbentuk. Selain itu, Tatib yang menjadi pedoman bagi DPRD juga belum ditetapkan.

" Ini baru awal, tapi sepertinya kita tak bisa berharap banyak dari mereka. Mereka lambat dalam bekerja," kata Muhammad Jafar dalam rilisnya, Kamis (10/10/2019).

Belum terbentuknya Alat Kelengkapan DPRD ini membuat DPRD tidak dapat menjalankan Fungsinya. Karena sesungguhnya Fungsi Pengawasan DPRD ada pada Alat Kelengkapan, Ketua sebagai juru bicara dari hasil pembahasan pada Alat Kelengkapan.

Saat ini, DPRD baru menetapkan Non Alat Kelengkapan yaitu Fraksi. Fraksi itu hanya perpanjangan tangan partai.

Karena keterlambatan DPRD menetapkan Alat kelengkapan ini akan berpengaruh terhadap pembahasan APBD 2020. Termasuk akan mempengaruhi kualitas APBD 2020 mendatang.

Lebih lanjut dikatakan Jafar, berdasarkan Permendagri 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020, harusnya saat ini sudah masuk tahapan pembahasan RAPBD 2020.

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Bulukumba, Muhammad Jafar, saat menyerahkan draft ke Ketua DPRD Bulukumba sementara Rijal.
Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Bulukumba, Muhammad Jafar, saat menyerahkan draft ke Ketua DPRD Bulukumba sementara Rijal. (Dok Kopel)
Halaman
12
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved