Wapres JK Sampaikan Doa ke Keluarga Almarhum Palaguna

Sekadar kilas balik, ketika itu, hampir tidak dilihat relevansi pencatatan/akta kelahiran dengan pemenuhan hak anak dan isu perlindungan anak. Pengurusan akta kelahiran malah menjadi target PAD di sejumlah daerah, termasuk Makassar.

Kala itu, untuk mengurus selembar akta kelahiran, orangtua mesti merogoh kocek belasan hingga puluhan ribu rupiah sebagai retribusi ganti biaya cetak. Tidak mengherankan jika akumulasi persoalan akta kelahiran berakibat pada rendahnya kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak-anak.

Berdasarkan laporan Unicef, tahun 1998, hanya sekira 50%-69% anak Indonesia yang kelahirannya tercatat di Kantor Catatan Sipil. Prihatin dengan kondisi ini, Palaguna segera bergerak begitu disodorkan kenyataan bahwa hampir setengah anak-anak tidak tercatat kelahirannya.

Mantan Pangdam VII/Wirabuana itu kemudian menerima tawaran kerja sama Unicef dan LPA Sulsel untuk menggelar “Lokakarya Pemberian Akta Kelahiran bagi Anak Jalanan dan Anak Miskin” di Baruga Sangiangseri, Makassar, 9 November 1999.

Lokakarya dalam rangka peringatan 10 Tahun Konvesi Hak Anak itu mengusung tekad: “Tahun 2000 Anak Bebas Tanpa Akta”. Sebagai bukti komitmennya, sehari setelah pencanangan, atau tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 1999, Palaguna menyerahkan 100 akta kelahiran secara simbolis kepada anak-anak dari berbagai latar belakang. Antara lain, pemulung, pengamen, tukang becak, penjaja kue, dan anak eksodus Timor Timur.

Sulsel terbilang cepat menindaklanjuti “Deklarasi Jakarta tentang Pencatatan Kelahiran Anak” di Indonesia, yang dicetuskan pertengahan September 1999.

Selalu Hadir

Apa yang dilakukan HZB Palaguna kemudian menjadi pijakan para aktivis peduli anak untuk tanpa henti mendorong dilakukannya perubahan regulasi tentang pencatatan kelahiran. Sebagai pemimpin, Palaguna hadir dengan mengambil langkah-langkah konkret. Lelaki kelahiran Bone, 9 Maret 1939 itu juga menunjuk Kanwil Sosial, Kanwil Kesehatan, BKKBN, dan instansi terkait untuk mendukung penuntasan gerakan akta kelahiran gratis ini. Melalui Pemda Tingkat I Sulsel, beliau membantu pembiayaan lebih dari 5.000 akta kelahiran anak, yang didaftarkan melalui LPA Sulsel.

Penulis mendokumentasikan pengalaman advokasi akta kelahiran tersebut dalam buku Menyelamatkan Anak-anak Tanpa Kewarganegaraan (2016), di mana di situ terbaca dengan jelas peran dan kontribusi Palaguna. Menurutnya, masalah ini membuka mata pemerintah bahwa persoalan pencatatan kelahiran sangat complicated.

Kini, setelah hampir dua dekade gerakan itu dilakukan, progres pencatatan kelahiran meningkat signifikan. Secara nasional, per 31 Desember 2017 penerbitan akta kelahiran anak sudah mencapai 85,6 persen.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa angka ini telah memenuhi target presiden, bahkan sebelum tahun 2019 berakhir.

Capaian pencatatan kelahiran ini, tak bisa dilepaskan dari campur tangan seorang Palaguna yang begitu visioner.

Palaguna tak hanya berhenti pada teks pidato bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa. Bahwa menyelamatkan anak-anak berarti menyelamatkan peradaban. Palaguna dihadirkan oleh Tuhan dan hadir di tengah situasi yang butuh uluran tangannya. Tangan seorang pemimpin yang berpihak, peduli, dan child friendly. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: