Legislator Bone Ingatkan Kadis Jangan Jadi Penyebab Bone Diblacklist di Pusat

Politisi PBB ini menyorot pembangunan pasar di Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone yang terancam tidak diwujudkan pada anggaran tahun i

Legislator Bone Ingatkan Kadis Jangan Jadi Penyebab Bone Diblacklist di Pusat
Justang/ Tribun Bone
Anggota DPRD Bone Saipullah Latief 

TRIBUNBONE.COM, DUA BOCCOE- Anggota DPRD Bone, Saipullah Latief turut menyayangkan sikap Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, Chaerul Saleh yang tidak sigap menyikapi kucuran dana dari pusat.

Politisi PBB ini menyorot pembangunan pasar di Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone yang terancam tidak diwujudkan pada anggaran tahun ini.

Kemah Bakti PMI, Bupati Luwu Utara Minta Penggunaan Plastik Dikurangi

Jika Fary Ketua PSSI, Sven Goran Eriksson Akan Jadi Direktur Teknik Timnas Indonesia, Ini Profilnya

Nikita Mirzani Bongkar Isi ATM Barbie Kumalasari Setingan? Fans Nyai Ribut Komentar di Instagram

Jelang Tes CPNS 2019, Panduan Resmi Tes CPNS CAT 2019/2020 Terlaris di Gramedia MP, Ini Daftarnya

Pulang Kampung, Baju dan Sepatu Anak Angkat Ruben Onsu & Sarwendah, Betrand Peto Jadi Sorotan

"Urus anggaran ke pusat itu tidak mudah. Jangan sampai hanya gara-gara keteledoran kadis pasar, anggaran itu tidak mungkin bisa diusulkan kembali," keluh anggota DPRD yang terpilih kembali ini dalam rilisnya, Minggu (6/10/2019).

Menurut, Saipullah, jika daerah dianggap tidak becus mengelola anggaran bisa kena black list (cap hutam-red) di kementerian. Hal itu akan berdampak hilangnya kepercayaan pusat untuk mengucurkan anggaran-anggaran lain.

"Apalagi untuk pasar Sailong itu anggarannya sudsh siap bahkan infonya DIPA itu sudah turun. Dipa sudah turun, anggaran sudah siap. Tinggal proses lelang saja, takut apanya lagi? Daerah lain juga sama waktunya kok," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi 2 DPRD Bone, Andi Idris menegaskan hal sama.

Menurut pria yang akrab disapa Andi Alang ini, anggaran Rp.4 miliar yang sudah kucur itu tidak lepas dari kerja keras komisi 2 DPRD untuk mendatangkannya dari pusat.

"Karena kita paham sulit membangun Bone hanya mengandalkan APBD, makanya kita berburu anggaran ke pusat. Tapi kenapa sudah ada anggaran malah kadis terkait tidak sigap," tegasnya.

Apalagi, pengurusan anggaran ke pusat itu tentu tidak memakan anggaran kecil. Komisi 2 dan pemerintah daerah harus bolak balik ke Jakarta menggunakan uang rakyat. "Dan yang paling penting lagi, masyarakat memang sangat membutuhkan pasar itu. Ini aneh juga," katanya.

Anggota DPRD Bone Saipullah Latief
Anggota DPRD Bone Saipullah Latief (Justang/ Tribun Bone)

Jika hanya persoalan waktu yang dianggap mepet, itu tidak cukup jadi alasan.

"Semua anggaran pasar tugas perbantuan itu memang proses waktunya seperti ini. Semua daerah juga prosesnya bulan segini. Jadi tidak perlu takut. Jangan ditunjuk jadi pejabat malah menjadi penyebab mandeknya laju pembangunan. Kasihan sudah kerja keras tapi tidak disambut baik kadisnya," sebutnya.(TribunBone.com).

Laporan Wartawan TribunBone.com @juzanmuhammad

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Justang Muhammad
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved