GAM Meminta Jokowi Copot Tito dan Wiranto Sebelum Pelantikan Presiden

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gerakan Aktivis Makassar (GAM) meminta Presiden Jokowi, agar mencopot Wiranto dan juga Tito Karnavian dari jabatannya.

Permintaan GAM ini, saat melakukan demo di perlimaan jalan poros Jl Hertasning dan Jl AP Pettarani, Senin (30/9/2019) siang.

PSM U16 Telan Kekalahan, Wajib Menang Lawan Persija-Persib

Kompala Unifa Tutup Ekspedisi Pilar dengan Kemah Jurnalistik dan Outbound

Lukmat T Dapat Rekomendasi NasDem Jadi Ketua DPRD Barru

79 Peneliti Ikuti Pelatihan Reviewer Perguruan Tinggi di LP2M Unhas

Dilantik Besok, Ini Motivasi Dhevy Bijak Pawindu Jadi Anggota DPR RI

Aktivis GAM meminta, Presiden RI Jokowi agar mencopot Wiranto sebagai Menteri Kemenkumham, dan Tito sebagai Kapolri.

Kata Eks Panglima GAM, Denny Abiyoga Goseld, Wiranto dan Tito harusnya sudah dicopot sebelum pelantikan Presiden RI.

"Pak Tito dan Wiranto harus bertanggung jawab atas meninggalnya dua mahasiswa di Kendari," tegas Denny saat aksi demo.

Seperti diketahui, saat aksi demonstrasi mahasiswa di Kendari Sulawesi Tenggara, dua mahasiswa tertembak peluru tajam.

Aktivis GAM meminta Jokowi mencopot Tito dan Wiranto dari jabatan, karena saat penanganan aksi tidak jalankan prosedur.

" Dalam beberapa hari ini lembaga institusi kepolisian tidak menjalankan tugasnya dan fungsi sesuai dengan prosedur," jelasnya.

Karena itu lanjut Denny, stiap aksi demo di Makassar dan berbagai kota lainnya. Polisi tangani aksi demo dengan cara represif.

"Untuk itu, kami menolak pelantikan joko widodo sebagai presiden jika tidak copot Wiranto dan Tito," tambah Denny Abiyoga.

Pantauan tribun, belasan mahasiswa GAM ini melakukan demo, membakar ban bekas dan menutup sebagai badan akses jalan.

Mereka juga membentangkan spanduk putih panjang, bertuliskan tuntutan mereka terkait pencopotan Wiranto dan Tito. (*)

Tolak Pengesahan RUKHUP dan UU KPK, Mahasiswa Makassar Kembali Demo di DPRD Sulsel

Puluhan mahasiswa kembali melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Makassar, Senin (30/09/2019).

Tuntutan sama dengan aksi sebelumnya yakni, menolak pengesahan rancangan KUHP dan revisi undang undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).