Sidang Umum Ke 74 PBB

JK Gunakan Bahasa Indonesia dalam Sidang Umum PBB Bukan karena Gagap Bahasa Inggris, tapi Untuk ini

Bagi Jubir WapresHusain Abdullah, sikap JK itu menjadi untuk memberi teladan bagi delegasi Indonesia berikutnya di Sidang Umum PBB.

JK Gunakan Bahasa Indonesia dalam Sidang Umum PBB Bukan karena Gagap Bahasa Inggris, tapi Untuk ini
Jery Wong/fotografer wapres
Wapres JK menyampaikan pidato dalam Sidang Umum ke-74 PBB, Jumat (27/9/2019). JK menggunakan Bahasa Indonesia dalam pidatonya selama 15 menit ini. 

TRIBUN-TIMUR.COM, NEW YORK –  Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menjadikan Sidang Umum Ke-74 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai ajang kampanye untuk Indonesia.

Wapres JK tidak hanya mengampanyekan Indonesia untuk menjadi Anggota Dewan Hak Azasi Manusian (HAM) 2020 dalam lima hari Sidang Umum dan Sidang Majelis Umum Ke-74 PBB di New York, Amerika Serikat, Senin-Jumat (23-27/9/2019).

Dalam Sidang Umum PBB yang Ke-7 kalinya diikuti JK ini, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu juga memperkenalkan Bahasa Indonesia.

“Amat bagus  kemarin, Pak JK pidato dalam bahasa Indonesia di forum Majelis Umum Ke-4 PBB. Empat kali berturut-turut pidato Pak JK sebelumnya selalu dalam bahasa Inggris,” kata Juru Bicara Wapres, Husain Abdullah didampingi Staf Setwapres Rusmin Nuryadin di The Wastin Hotel, Manhattan, New York, Sabtu (28/9/2019) pagi.

Menurut Dosen Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin (Unhas) itu, bukan tanpa tujuan JK memilih menggunakan Bahasa Indonesia dalam pidatonya di Sidang Umum Ke-4 PBB ini.

Bagi Uceng, sapaan Husain, sikap JK itu menjadi untuk memberi teladan bagi delegasi Indonesia berikutnya di Sidang Umum PBB.

“ Saya kira  Itu transisi yang baik. sehingga siapapun yang mewakili Indonesia ke depan sebaiknya pula menyampaikan pidato dalam bahasa Indonesia sebagai mana yang diatur dalam undang-undang  kita. Toh PBB dilengkapi penerjemah yang baik dan tujuannya memang untuk memberi keleluasaan kepada seluruh negara di dunia menunjukkan keberagamannya,”  jelas Uceng.

Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU 24/2009) menentukan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara dan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI.

Dalam UU 24/2009, penggunaan bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

“Oleh karena itu, UU 24/2009 memuat berbagai ketentuan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia, salah satunya sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 yang menyatakan, ‘Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri’,” kata Uceng.

Pasal 32 UU 24/2009 menyatakan, ”(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia; (2) Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri”.

Dalam beberapa pidato JK di Sidang Umum PBB selalu menggunakan Bahasa Indonesa. Di hari pertama saja, Senin (23/9/2019), dari lima kali pidato dan menyampaikan gagasan secara resmi,   empat diantaranya menggunakan Bahasa Indonesia,

Padahal saat memimpin siding sebagai co-Moderator dan saat sambutan di Forum Bisnis Kamar Dagang Indonesia Komite Amerika Serikat (KIKAS) di Konjen RI New York, JK memakai Bahasa Inggris,(*)

Penulis: AS Kambie
Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved