Kini Bebas dari Lapas Sukamiskin, Simak Perjalanan Karier Irman Gusman

Irman Gusman menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, periode 2014-2016.

Irman Gusman memulai karier politiknya sejak tahun 1999 dengan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mewakili Sumatra Barat.

Kemudian pada Pemilu 2004, Irman yang dikenal sebagai penggagas lahirnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Sumatra Barat dan menjadi Wakil Ketua DPD RI bersama Ginandjar Kartasasmita sebagai Ketua DPD RI periode pertama.

Pada periode kedua DPD, Irman Gusman terpilih sebagai Ketua.

Irman Gusman menyisihkan saingannya anggota DPD asal Sulawesi Tenggara, Laode Ida.

Dalam pemungutan suara yang dilaksanakan dalam rapat paripurna DPD di Gedung Nusantara V Jakarta, Jumat 2 Oktober 2009 dini hari, Irman Gusman berhasil meraih suara dukungan sebanyak 81 suara sedangkan Laode Ida mendapat 46 suara.

Latar belakang

Irman merupakan putra Minangkabau pasangan Gusman Gaus asal Padang Panjang dan Janimar Kamili asal Guguak Tabek Sarojo, Agam.

Ayahnya pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, sedangkan ibunya merupakan anak dari pedagang emas yang cukup sukses.

Irman menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia, dan meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari Graduate School of Business, University of Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat.

Irman Gusman adalah salah satu tokoh terkemuka di Indonesia periode pasca Reformasi.

Saat ini dia menjadi Ketua DPD RI periode 2009-2014, dan secara berturut-turut selama 3 (tiga) periode menjadi pimpinan DPD RI sejak tahun 2004.

Kalau kita berbicara mengenai lembaga senat RI, otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia, nama Irman Gusman tidak boleh dilewatkan. Peran Irman Gusman dalam memperjuangkan kepentingan daerah memang sangat besar.

Irman salah satu tokoh pasca-reformasi yang secara konsisten memperjuangkan perlunya rekognisi dan akomodasi kepentingan daerah dalam berbagai proses kenegaraan dan pemerintahan.

Hal itu dilandasi oleh pemikiran mengenai karakter asali bangsa Indonesia yang multicultural.