Ingin Pertanyakan Alasan Jokowi Tolak Terima Bantuan, Siapa PM Malaysia Mahathir Mohamad?

Ingin Pertanyakan Alasan Jokowi Tolak Terima Bantuan, Siapa PM Malaysia Mahathir Mohamad?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan menolak bantuan dari Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad untuk mengatasi kebakaran hutan negaranya.

Atas hal tersebut, Mahathir Mohamad mengaku, dia ingin bertanya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapa tak mau menerima bantuan negaranya mengatasi kebakaran hutan.

Seperti diketahui, Malaysia selama beberapa pekan sebelumnya sempat tersiksa akibat kabut asap dari kebakaran hutan, dan siap membantu Indonesia mengatasinya.

Dilansir dari Tribunnews, bantuan itu Kuala Lumpur tawarkan melalui surat dari Menteri Energi, Sains, Teknologi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim Yeo Bee Yin.

Namun seperti diberitakan Bernama via Channel News Asia Kamis (26/9/2019), bantuan itu tak diambil. Membuat Mahathir heran.

"Saya ingin bertanya mengapa Anda (Jokowi) tak mau menerima bantuan kami? Tetapi, saya belum melakukannya," ungkap Mahathir kepada Malay Mail.

Selain itu saat hadir dalam World Leaders Forum di Universitas Columbia, Mahathir berujar sistem dunia saat ini tak cukup memaksa negara tropis bertindak mengatasi kebakaran hutan.

Saat itu, Mahathir ditanya apakah tekanan seperti sanksi ekonomi atau desakan dunia akan membuat Jakarta bertindak menyudahi kabut asap.

"Anda bisa menyalahkan Indonesia. Anda bisa mengkritik mereka. Tetapi mereka tidak akan bertindak apa pun dalam mengatasi kabut asap," terangnya.

PM berjuluk Dr M itu kemudian mencontohkan kebakaran hutan yang juga terjadi kawasan Amazon yang masuk ke dalam wilayah Brasil.

Mahathir menerangkan, Presiden Brasil Jair Bolsonaro meyakini bahwa membakar hutan untuk kegiatan pertanian sangat dibenarkan.

"Jadi, saya pikir sistem tidak mengizinkan kita untuk melakukan intervensi dari kebijakan internal dari negara lain," ulasnya.

PM berusia 94 tahun itu melanjutkan, akan tiba masanya di mana nanti kebakaran hutan dan kabut asap akan meresahkan dunia.

Dia menuturkan bahwa saat waktunya tiba, PBB akan menyerukan bahwa kebakaran hutan maupun kabut asap bukan lagi sebuah isu domestik.

"Jika kita punya kerangka pikir demikian, maka kita bisa melakukan sesuatu jika misalnya, ada negara yang menolak bantuan negara lain," ujarnya.

"Saat ini, PBB mungkin tidak akan bisa melakukan sesuatu. Namun kami harus tetap mencoba pendekatan ini," lanjut Mahathir.

Siapa Mahathir Mohamad?

Dilansir dari wikipedia, Mahathir bin Mohamad, SMN DK adalah politikus Malaysia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-4 dan ke-7 setelah pemilihan umum 2018.

Ia merupakan anggota Parlemen Malaysia mewakili Langkawi di Kedah.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1981 sampai 2003 dan menjadi Perdana Menteri dengan masa jabatan terlama.

Karier politiknya merentang selama lebih dari 70 tahun sejak ia bergabung dengan United Malays National Organisation (UMNO) tahun 1946 dan mendirikan Partai Pribumi Bersatu Malaysia tahun 2016.

Mahathir lahir dan besar di Alor Setar, Kedah.

Setelah lulus sekolah, ia berprofesi sebagai dokter.

Ia aktif di UMNO sebelum menjadi anggota parlemen pada tahun 1964.

Ia menjabat selama satu periode, lalu kalah dalam pemilu selanjutnya.

Ia kemudian berselisih dengan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman dan dikeluarkan dari UMNO.

Ketika Abdul Rahman mundur, Mahathir kembali masuk UMNO dan Parlemen dan diangkat menjadi menteri kabinet.

Pada tahun 1976, ia diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri.

Pada tahun 1981, ia dilantik sebagai Perdana Menteri setelah pendahulunya, Hussein Onn, mengundurkan diri.

Pada masa pemerintahan Mahathir, Malaysia mengalami modernisasi dan pertumbuhan ekonomi pesat.

Pemerintahannya merintis serangkaian proyek infrastruktur besar.

Mahathir adalah tokoh politik ternama, memenangi lima pemilu berturut-turut, dan mengalahkan para pesaingnya yang hendak memperebutkan kursi ketua partai UMNO.

Namun, pemerintahan Mahathir juga mengorbankan independensi pengadilan serta kekuasaan dan hak tradisional kerajaan Malaysia.

Ia mengesahkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri untuk menangkap aktivis, tokoh agama minoritas, dan lawan politik, termasuk Wakil Perdana Menteri yang ia pecat pada tahun 1998, Anwar Ibrahim.

Rekam jejak Mahathir dalam mengekang kebebasan sipil dan penolakannya terhadap kepentingan dan kebijakan ekonomi Barat mempertegang hubungan luar negeri Malaysia dengan Amerika Serikat, Britania Raya, dan Australia.

Sebagai Perdana Menteri, ia mendukung pembangunan dunia ketiga dan merupakan aktivis internasional ternama.

Mahathir masih menjadi tokoh politik aktif setelah pensiun.

Ia sering melontarkan kritik terhadap penggantinya, Abdullah Ahmad Badawi, yang mulai menjabat tahun 2006 dan Najib Razak tahun 2015.

Putranya, Mukhriz Mahathir, menjabat sebagai Menteri Besar Kedah sampai awal 2016.

Pada 29 Februari 2016, Mahathir keluar dari UMNO karena partai tersebut tetap mendukung Perdana Menteri Najib Razak meski sudah terjerat skandal 1Malaysia Development Berhad.

Tanggal 9 September 2016, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan menyetujui pendirian Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) sebagai partai politik resmi di Malaysia; Mahathir diangkat sebagai ketua partai.

Pada tanggal 8 Januari 2018, Mahathir dinyatakan sebagai calon Perdana Menteri mewakili Pakatan Harapan pada pemilu 2018.

Ia berencana mengampuni Anwar Ibrahim dan menyerahkan tampuk kekuasaan ke Anwar setelah dua tahun berkuasa.

Pada usia 92 tahun, ia menjadi Perdana Menteri Malaysia tertua yang masih hidup sekaligus kepala negara atau pemerintahan tertua di dunia.

Ia adalah PM Malaysia pertama yang tidak berasal dari koalisi UMNO–Barisan Nasional.

Ia juga merupakan PM Malaysia pertama yang menjabat tidak berturut-turut.

Perdana Menteri

Dalam negeri

Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri pada tanggal 16 Juli 1981 pada usia 56 tahun.

Salah satu keputusan pertamanya adalah membebaskan 21 orang yang dijerat Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, termasuk wartawan Samad Ismail dan mantan wakil menteri kabinet Hussein, Abdullah Ahmad, yang diduga anggota gerakan komunis bawah tanah.

Ia mengangkat sekutu dekatnya, Musa Hitam, sebagai Wakil Perdana Menteri.

Tahun-tahun pertama (1981–1987)

Mahathir berhati-hati selama dua tahun pertama memerintah.

Ia mengonsolidasikan kekuasaannya sebagai ketua UMNO, lalu perdana menteri setelah memenangi pemilu 1982.

Di bidang ekonomi, Mahathir mewarisi Dasar Ekonomi Baru dari pendahulunya yang dirancang untuk memperbaiki posisi ekonomi bumiputera (suku Melayu dan pribumi Malaysia) melalui tindakan afirmatif di berbagai sektor seperti kepemilikan perusahaan dan penerimaaan mahasiswa baru.

Mahathir juga secara aktif mendorong privatisasi BUMN sejak awal 1980-an.

Alasannya, pemimpin negara lainnya seperti Margaret Thatcher menerapkan ekonomi liberal dan ia merasa perpaduan ekonomi liberal dan tindakan afirmatif bagi bumiputera dapat menciptakan kesempatan ekonomi bagi usaha-usaha bumiputera.

Pada awal masa pemerintahannya, suku Melayu mengalami kebangkitan Islam. Orang Melayu semakin taat dan konservatif.

Setelah bergabung dengan koalisi UMNO tahun 1970-an, PAS mengambil sikap Islamis di bawah pimpinan sosok yang mengalahkan Mahathir dalam pemilu legislatif 1969, Yusof Rawa.

Mahathir mencoba mengumpulkan dukungan masyarakat konservatif dengan mendirikan lembaga-lembaga Islam seperti International Islamic University of Malaysia yang memperkenalkan pendidikan Islam di bawah pengawasan pemerintah.

Keputusannya membuat Anwar Ibrahim, ketua Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), bergabung dengan UMNO.

Pemerintahan Mahathir mengambil tindakan keras terhadap pendukung Islamisme ekstrem.

Ibrahim Libya, pemimpin Islamis populer, tewas dalam baku tembak polisi tahun 1985; Al-Arqam, sebuah aliran Islam, dilarang berdiri dan ketuanya, Ashaari Mohammad, ditangkap dan dijerat Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri.

Mahathir mengalahkan PAS pada pemilu 1986 dengan memenangi 83 dari 84 kursi; PAS hanya diwakili oleh satu anggota parlemen.

Pelaksanaan kekuasaan (1987–1990)

Bayangan dominasi politik Mahathir usai pemilu 1986 tidak berlangsung lama.

Pada tahun 1987, Tengku Razaleigh Hamzah menantang Mahathir dalam perebutan kursi presiden UMNO dan perdana menteri.

Karier Razaleigh semakin memburuk di era Mahathir.

Ia diturunkan dari Menteri Keuangan menjadi Menteri Perdagangan dan Industri.

Razaleigh didukung oleh Musa yang setahun sebelumnya mundur dari jabatan wakil perdana menteri.

Meski Musa dan Mahathir awalnya sekutu dekat, keduanya berselisih pada masa pemerintahan Mahathir.

Musa mengklaim bahwa Mahathir tidak lagi memercayainya.

Razaleigh dan Musa bertarung merebut jabatan presiden dan wakil presiden UMNO melawan Mahathir dan wakilnya yang baru, Ghafar Baba.

Kedua pasangan ini masing-masing dikenal dengan sebutan Tim B dan Tim A. Tim A Mahathir didukung pers, sebagian besar pejabat tinggi partai, dan bahkan Iskandar, kini Raja Malaysia, tetapi beberapa tokoh penting seperti Abdullah Badawi mendukung Tim B. Dalam pemilu tanggal 24 April 1987, Tim A menang.

Mahathir terpilih lagi dengan selisih kecil.

Ia mendapat 761 suara delegasi partai, sedangkan Razaleigh mendapat 718.

Pembangunan ekonomi dan krisis keuangan (1990–1998)

Berakhirnya Dasar Ekonomi Baru (DEB) tahun 1990 membuka kesempatan bagi Mahathir untuk menetapkan visi ekonomi Malaysia.

Pada tahun 1991, ia meresmikan Wawasan 2020 yang menggariskan rencana Malaysia menjadi negara maju dalam kurun 30 tahun.

Pencapaian sasaran ini memerlukan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar tujuh persen produk domestik bruto per tahun.

Salah satu rencana Wawasan 2020 adalah melenyapkan batas kesukuan secara bertahap. Wawasan 2020 dilengkapi oleh pengganti DEB, Dasar Pembangunan Nasional (DPN).

Menurut DPN, program-program pemerintah yang sebelumnya dirancang untuk mengutamakan bumiputera akan dibuka bagi suku-suku lain.

DPN berhasil mencapai salah satu sasaran utamanya, yaitu pengentasan kemiskinan.

Tahun 1995, kurang dari sembilan persen penduduk Malaysia hidup miskin dan kesenjangan upah semakin menyusut.

Pemerintahan Mahathir memangkas pajak perusahaan dan membebaskan aturan keuangan demi menarik investasi asing.

Ekonomi tumbuh lebih dari sembilan persen per tahun sampai 1997.

Negara berkembang lainnya pun mencoba meniru kebijakan Mahathir.

Sebagian besar pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun 1990-an adalah hasil kebijakan Anwar Ibrahim; ia diangkat sebagai menteri keuangan tahun 1991.

Pemerintah menikmati pertumbuhan ekonomi ini dan memenangi pemilu 1995 dengan penambahan suara mayoritas.

Tahun-tahun terakhir dan pergantian kekuasaan (1998–2003)

Pada pertengahan 1990-an, tampak jelas bahwa ancaman terbesar bagi kekuasaan Mahathir adalah ambisi kekuasaan wakilnya, Anwar.

Anwar mulai menjauhkan diri dari Mahathir, mengumbar ketaatan agamanya, dan mendukung pelonggaran kekangan kebebasan sipil yang menjadi ciri khas pemerintahan Mahathir.

Namun, Mahathir terus membela Anwar sebagai penggantinya sebelum hubungan mereka merenggang di tengah krisis keuangan Asia. Posisi keduanya semakin berseberangan.

Mahathir menolak kebijakan moneter dan fiskal ketat yang disarankan IMF.

Pada musyawarah nasional UMNO tahun 1998, seorang pendukung Anwar, Ahmad Zahid Hamidi, mengkritik pemerintah karena bertindak lamban dalam melawan korupsi dan kroniisme.

Seiring bertambahnya kekuasaan Mahathir dalam kebijakan ekonomi Malaysia selama beberapa bulan berikutnya, Anwar semakin disampingkan.

Pada tanggal 2 September, ia dicopot dari jabatan wakil perdana menteri dan menteri keuangan dan langsung dikeluarkan dari UMNO.

Pemecatannya tidak disertai alasan, tetapi media mengaitkannya dengan tuduhan pelecehan seksual yang tersebar melalui "surat ancaman tanpa nama" di musyawarah nasional.

Seiring bertambahnya tuduhan, masyarakat mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk mendukung Anwar.

Tanggal 20 September, Anwar ditangkap dan ditahan di bawah Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri.

Kembali ke politik

Usai skandal 1Malaysia Development Berhad tahun 2015, Mahathir lantang mengkritik pemerintahan Najib Razak, bahkan lebih keras daripada Abdullah.

Ia berulang-ulang meminta Najib mundur.

Pada 30 Agustus 2015, ia dan istrinya, Siti Hasmah, menghadiri demonstrasi Bersih 4 bersama puluhan ribu orang lainnya yang menuntut Najib mundur.

Pada tahun 2016, Mahathir memulai serangkaian unjuk rasa yang menghasilkan Deklarasi Rakyat Malaysia atas bantuan Pakatan Harapan dan berbagai LSM untuk menggulingkan Najib.

Najib menanggapi tuduhan korupsi dengan memperkuat kekuasaannya dengan mengganti wakil perdana menterinya, menutup dua surat kabar, dan mengusulkan RUU Dewan Keamanan Nasional yang memberi kekuasaan tambahan bagi perdana menteri.

Pada Juni 2016, Mahathir juga aktif mendukung calon AMANAH dari Pakatan Harapan pada pemilihan umum daerah Sungai Besar 2016 dan pemilihan umum daerah Kuala Kangsar 2016.

Pada tahun 2017, Mahathir mendirikan partai politik baru dan bergabung dengan Pakatan Harapan.

Ia diusung sebagai calon ketua partai dan perdana menteri mewakili Pakatan Harapan.

Pidato kontroversial

Pada tanggal 14 Oktober 2017, Mahathir mengejek Najib Razak sebagai “perdana menteri keturunan perompak Bugis yang kini memimpin Malaysia”. Ia bahkan mengatakan "pulang sana ke Sulawesi”.

Pernyataannya dikritik oleh masyarakat keturunan Bugis di Malaysia dan Indonesia.

Pernyataan tersebut juga dikritik Sultan Johor dan Sultan Selangor yang sama-sama keturunan Bugis.

Setelah itu, Mahathir mengembalikan lencana SPMS dan DK (Selangor) ke Kerajaan Selangor pada 7 Desember 2017.

Pencalonan 2018

Pada 8 Januari 2018, Mahathir dinyatakan sebagai calon perdana menteri aliansi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu 9 Mei 2018, melawan mantan sekutunya, Najib Razak.

Wan Azizah Wan Ismail, istri mantan musuh politiknya, Anwar Ibrahim, akan menjadi wakil perdana menteri.

Apabila menang, Mahathir akan menjadi kepala negara atau pemerintahan tertua di dunia.

Menurut hasil pemilu tanggal 10 Mei 2018, Pakatan Harapan mengklaim menang sehingga Mahathir diangkat lagi menjadi perdana menteri, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di Malaysia.

Pelantikannya dijadwalkan pada pukul 21:00 pada hari yang sama.

Ia akan mengampuni Anwar supaya Anwar bisa menjadi penggantinya.

Pada 8 Februari 2018, Kerajaan Kelantan mencabut penghargaan Darjah Kerabat Al-Yunusi (DK Kelantan) dari Mahathir.

Masa pemerintahan kedua

Usai kemenangan bersejarah koalisi oposisi Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahathir pada 9 Mei 2018, Najib Razak, calon perdana menteri dari koalisi petahana Barisan Nasional, menyatakan kalah dan mengakhiri masa pemerintahan Perdana Menteri Malaysia ke-6.

Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri pada pukul 17:00 keesokan harinya.

Kekhawatiran mengenai peralihan kekuasaan bermunculan setelah Najib Razak menyatakan bahwa tidak ada partai yang mendapat suara mayoritas mutlak (karena koalisi oposisi bertarung sebagai partai terpisah yang bersekutu dan tidak diterima sebagai koalisi tunggal oleh Suruhanjaya Pilihan Raya; SPR diyakini berada di bawah pengaruh Najib) sehingga penunjukan perdana menteri berada di tangan Yang di-Pertuan Agong.

Namun demikian, Istana Negara Malaysia langsung mengeluarkan pernyataan resmi yang membenarkan bahwa Mahathir Mohamad akan dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-7 pada pukul 21:30 tanggal 10 Mei 2018 dan membantah dugaan penundaan pelantikan.

Sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-7, Mahathir adalah pemimpin negara petahana tertua di dunia (92 tahun, 304 hari), disusul oleh Ratu Elizabeth II (92 tahun, 19 hari).

Ia juga merupakan pemimpin negara tertua ke-10 sepanjang sejarah.

Warisan

Wajah Mahathir ditampilkan di depan Menara Telekom di Kuala Lumpur pada perayaan Hari Kebangsaan tahun 2004.

Atas upayanya mendorong pembangunan ekonomi negara, Mahathir dijuluki Bapa Pemodenan (Bapak Modernisasi).

Kediaman resmi Mahathir, Seri Perdana, yang dihuni sejak 23 Agustus 1983 sampai 18 Oktober 1999, diubah menjadi museum (Galeria Sri Perdana).

Sesuai prinsip pelestarian sejarah, rancangan dan tata Sri Perdana dipertahankan.

Mahathir merupakan sosok yang sangat kontroversial dan menjadi target serangan para kritikusnya.

Mantan Menteri Hukum de facto Zaid Ibrahim menulis dalam memoarnya, "Dalam hati saya, saya tidak bisa menerima tuduhan bahwa Dr Mahathir adalah orang yang korup. Orang korup tidak pernah berani bicara selantang Dr Mahathir. Kekayaan bukan motivasinya. Ia hanya ingin berkuasa."

Dua putra Mahathir terjun ke politik.

Mokhzani adalah pejabat senior UMNO Youth, lalu keluar dan mengurus karier bisnisnya. Mukhriz terpilih sebagai anggota parlemen pada tahun 2008.

Tahun 2013, Mukhriz menjadi Menteri Besar Kedah.

Data Diri:

Nama: Mahathir bin Mohamad

Nama Lahir: Mahathir bin Mohamad

Instagram: @chedetofficial

Lahir: 10 Juli 1925

Partai politik: PPBM-Pakatan Harapan (2016–sekarang)

UMNO-Barisan Nasional (1946–2016)

Pasangan: Siti Hasmah

Anak: Mukhriz

Mokhzani

Marina

Maizura

Mazhar

Mirzan

Melinda

Kerabat" Ismail Mohd Ali (adik ipar)

Alma mater: National University of Singapore

Karier:

Perdana Menteri Malaysia ke-4 dan ke-7 (16 Juli 1981 – 31 Oktober 2003)

Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok ke-21 (20 Februari 2003 – 31 Oktober 2003)

Menteri Keuangan (5 Juni 2001 – 31 Oktober 2003)

Menteri Dalam Negeri (8 Mei 1986 – 8 Januari 1999)

Menteri Pertahanan (18 Juli 1981 – 6 Mei 1986)

Menteri Perdagangan dan Industri (1 Januari 1978 – 16 Juli 1981)

Wakil Perdana Menteri Malaysia ke-4 (5 Maret 1976 – 16 Juli 1981)

Menteri Pendidikan (5 September 1974 – 31 Desember 1977)

Anggota Parlemen Malaysia dapil Langkawi

Anggota Parlemen Malaysia dapil Kubang Pasu (24 Agustus 1974 – 21 Maret 2004)

Anggota Dewan Negara for Kedah (30 Desember 1972 – 23 Agustus 1974)

Anggota Parlemen Malaysia dapil Kota Setar Selatan (25 April 1964 – 10 Mei 1969)

Buku
The Malay Dilemma (1970) ISBN 981-204-355-1
The Challenge,(1986) ISBN 967-978-091-0
Regionalism, Globalism, and Spheres of Influence: ASEAN and the Challenge of Change into the 21st century (1989) ISBN 981-3035-49-8
The Pacific Rim in the 21st century,(1995)
The Challenges of Turmoil, (1998) ISBN 967-978-652-8
The Way Forward, (1998) ISBN 0-297-84229-3
A New Deal for Asia, (1999)
Islam & The Muslim Ummah, (2001) ISBN 967-978-738-9
Globalisation and the New Realities (2002)
Reflections on Asia, (2002) ISBN 967-978-813-X
The Malaysian Currency Crisis: How and why it Happened,(2003) ISBN 967-978-756-7
Achieving True Globalization, (2004) ISBN 967-978-904-7
Islam, Knowledge, and Other Affairs, (2006) ISBN 983-3698-03-4
Principles of Public Administration: An Introduction, (2007) ISBN 978-983-195-253-5
Chedet.com Blog Merentasi Halangan (Bilingual), (2008) ISBN 967-969-589-1
A Doctor in the House: The Memoirs of Tun Dr Mahathir Mohamad, 8 March 2011 ISBN 9789675997228.
Doktor Umum: Memoir Tun Dr. Mahathir Mohamad, 30 April 2012 ISBN 9789674150259. Buku ini adalah versi bahasa Malaysia dari memoar larisnya yang berjudul "A Doctor in the House".

Sumber berita: https://www.tribunnews.com/internasional/2019/09/26/perdana-menteri-malaysia-mahathir-ingin-bertanya-mengapa-jokowi-tak-mau-terima-bantuan?page=all