IMM Pastikan Terus Aksi untuk Revisi UU KPK dan Naiknya Iuran BPJS Kesehatan

DPD IMM Sulsel menganggap banyak hal kontroversial sehingga perlu terus dikawal.

Soemitro Emin Praja
​Ketua Umum DPD IMM Sulsel, Soemitro Emin Praja 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- ​Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Selatan (DPD IMM Sulsel) konsisten dalam melakukan aksi demonstrasi terkait Undang-undang KPK dan RUU.

DPD IMM Sulsel menganggap banyak hal kontroversial sehingga perlu terus dikawal.

​Ketua Umum DPD IMM Sulsel, Soemitro Emin Praja mengatakan, gejolak situasi kebangsaan yang kita rasakan akhir akhir ini adalah dampak dari keangkuhan para penguasa dan pejabat Negara.

VIDEO: Tim Malkan Amin Setor Formulir Pendaftaran Bupati di DPD II Golkar Barru

Pelanggan Vina Garut Bongkar Kebohongan V Setelah Rayya Meninggal, Bayaran dan Lama Waktu Main

Ketua AMPI Makassar Nyatakan Netral di Pilwali 2020

Sehingga, berujung kepada ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan sejumlah elit Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

"Aksi demonstrasi mahasiswa ini adalah wujud panggilan nurani selaku insan kampus, insan intelektual, kelompok yang tercerahkan," kata Soemitro Emin Praja, Jumat (27/9/2019).

"Dan sebagai agen sosial kontrol yang punya tanggung jawab untuk terus mengontrol jalannya roda pemerintahan di Republik ini," 

​Maka dari itu, Soemitro Emin Praja menyerukan kepada seluruh kader kadernya di seluruh kampus yang ada di Sulawesi Selatan untuk terus merapatkan barisan.

Menyolidkan konsolidasi dan memassifkan gerakan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

VIDEO: Tim Malkan Amin Setor Formulir Pendaftaran Bupati di DPD II Golkar Barru

Pelanggan Vina Garut Bongkar Kebohongan V Setelah Rayya Meninggal, Bayaran dan Lama Waktu Main

Ketua AMPI Makassar Nyatakan Netral di Pilwali 2020

​Selain itu, Soemitro Emin Praja ini juga menegaskan dinamika kebangsaan terus bergejolak ini menjadi tanggung jawab bersama, untuk menciptakan situasi bernegara yang kondusif, dan kondisi kondusif.

"Dalam tafsiran ikatan mahasiswa muhammadiyah adalah ketika UU KPK dibatalkan, iuran BPJS diturunkan dan RKUHP dikaji kembali dan keputusannya harus bersahabat dengan rakyat" katanya (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved