Aliansi Mahasiswa YPUP Blokade Pertigaan Jl AP Pettarani-Alauddin Makassar, Ini 5 Poin Tuntutannya
Aliansi Mahasiswa YPUP Blokade Pertigaan Jl AP Pettarani-Alauddin Makassar, Ini 5 Poin Tuntutannya
Penulis: Muslimin Emba | Editor: Suryana Anas
lihat foto
"Revisi Undang-Undang KPK terdapat beberapa poin yang melemahkan. Begitu juga di RKUHP yang terdapat sejumlah poin yang kami anggap menimpan," ujar seorang orator.
Sebelumnya, Selasa (24/9/2019) kemarin, ruas Jl Sultan Alauddin diwarnai kemacetan sejak siang hingga larut malam akibat unjukrasa dari sejumlah aliansi dan kampus.
Tiba di DPRD Sulsel, Ini 3 Tuntutannya
Seusai menggelar aksi unjuk rasa di bawah jalan Layang Flyover, Aliansi mahasiswa Yayasan Pembangunan Indonesia Makassar menggelar aksi longmarch ke DPRD Sulsel, Rabu (25/9/2019) siang.
Jarak antara titik aksi awal di bawah Jl Layang Flyover ke DPRD Sulsel sekitar 200-300 meter.
Setibanya di DPRD Sulsel, pengunjukrasa disambut puluhan hingga ratusan personel polisi.
Baca: Polisi Masih Siaga di DPRD Sulsel, Mahasiswa Yaspim Unjuk Rasa di Flyover Makassar
Baca: Unjuk Rasa di Flyover Makassar, Mahasiswa Yaspim Desak Jokowi Mundur, Bubarkan BPJS
Baca: Iqbal Suhaeb Tunjuk Hamzah Ahmad Plt Direktur PDAM Makassar
Pengunjukrasa yang sempat memblokade jalan Urip Sumoharjo samping jalan layang flyover sempat adu mulut dengan sejumlah personel polisi bersenjata laras panjang.
Namun, adu mulut itu tidak memanas, lantaran polisi melakukan pendekatan persuasif dengan membujuk mahasiswa agar membukakan jalan.
Pengunjukrasa pun menepi dan bergangung dengan massa lainnya yang berada di gerban masuk DPRD Sulsel.
Pengunjukrasa yang terlihat mengenakan almamater merah dan hijau membentangkan spanduk bertuliskan, 'Tolak RUU KPK, Turunkan Jokowi dan Bubarkan BPJS'.
Selain itu pengunjukrasa juga membawa miniatur keranda mayat bertuliskan,'RIP BPJS'.
Dalam orasinya, pengunjukrasa menyuarakan agar Jokowi mundur dari jabatannya lantaran dianggap tidak mampu menjaga stabilitas kondisi bangsa.
"Turunkan Jokowi, bubarkan BPJS," teriak seorang orator diikuti peserta aksi.
"Rezim Jokowi tidak berpihak kepada rakyat, dimana kenaikan tarif BPJS dan gas LPG itu menyensarahkan masyarakat," ujarnya.
Dalam lembaran pernyataan sikapnya, ada empat poin tuntutan yang disuarakan:
![[FULL] Ironi Tunjangan Fantastis DPR RI, Pakar: Anggota Dewan Kita Ini Nggak Miskin, Kaya Semua](https://img.youtube.com/vi/bbnwBY3H3qw/mqdefault.jpg)
