Ada Apa? Fahri Hamzah Kini Sependapat dengan Moeldoko & Minta Jokowi Tidak Takut Soal Ini

Ada Apa? Fahri Hamzah Kini Sependapat dengan Moeldoko & Minta Jokowi Tidak Takut Soal Ini

TRIBUN-TIMUR.COM,- Ada Apa? Fahri Hamzah Kini Sependapat dengan Moeldoko & Minta Jokowi Tidak Takut Soal Ini

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui bahwa dirinya mendengar ada pihak-pihak yang menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024pada 20 Oktober mendatang.

Karena Bahasa Inggris? Alasan Presiden Jokowi Tak Pernah Pidato di Sidang PBB, Diwakili Jusuf Kalla

Terkait Demo Mahasiswa, Apa Maksud Rocky Gerung Sebut Mahasiswa Mencium Bau Busuk Istana?

Pelantikan akan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Memang saya dengar ada ancaman kepada Presiden supaya tidak dilantik 20 Oktober kan dilantiknya di gedung ini (gedung DPR)," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Pendapat serupa dikemukakan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dua hari lalu di Jakarta.

Kendati demikian, Fahri berharap Presiden Jokowi tidak perlu takut dengan adanya isu tersebut.

Ia juga meyakini isu tersebut tidak benar. Pasalnya, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah terpilih secara resmi sebagai pemenang Pilpres 2019.

Selain itu, rival Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, juga sudah menerima hasil Pilpres 2019 sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"MK sudah dilewati, KPU sudah dilalui, dan penghitungan suara juga dianggap sudah selesai. Pak Prabowo juga sudah menerima," kata Fahri.

"Harusnya kan itu sudah selesai. Dan karena itu Presiden tak perlu takut seolah ini dikaitkan dengan ada upaya menggagalkan pelantikan presiden, enggaklah," tutur dia.

Pendapat Moeldoko

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil jajarannya untuk membahas situasi terkini di berbagai daerah, khususnya Jakarta.

Presiden telah mendapatkan laporan rencana aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPR pada Selasa (24/9/2019).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden telah menginstruksikan aparat kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan saat unjuk rasa berlangsung.

"Kebetulan ada Kapolda dan Pangdam Jaya semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah yang proporsional," ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden telah menginstruksikan aparat kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan saat unjuk rasa berlangsung.

"Kebetulan ada Kapolda dan Pangdam Jaya semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah yang proporsional," ujarnya.

Menurut Moeldoko, menjaga situasi keamanan disetiap daerah perlu dilakukan dengan baik, apalagi pada 20 Oktober 2019 akan berlangsung pelantikan Jokowi dan Mar'ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden.

"Ya relatively bahwa situasi menang ada prioritas-prioritasnya, setidaknya sampai pelantikan berjalan dengan baik," tuturnya.

Mantan Panglima TNI itu menyebut pemerintah dan aparat keamanan melihat ada oknum yang berupaya membuat situasi keamanan tetap memanas dan berniat menghambat pelantikan.

"Ada yang mengharapkan seperti itu (menghambat pelantikan)," ucap Moeldoko.

Umumkan kabinet

Presiden Joko Widodo mengatakan, penyusunan nama-nama menteri untuk kabinet periode keduanya sudah selesai.

Pengumuman soal kabinet akan diumumkan secepatnya.

"Bisa Agustus, atau bisa juga Oktober saat pelantikan," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8/2019), dalam pertemuan dan makan siang dengan sejumlah pimpinan redaksi media massa.

Jokowi mengungkapkan hal itu dalam suasana yang ringan, penuh canda, rileks, dan terbuka.

Tak hanya itu, ia juga mengungkap ada calon menteri yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan di bawah 30 tahun.

Ketika ditanya apakah menteri tersebut berasal dari start up, Jokowi hanya tersenyum.

Ia tidak mengiyakan, tapi tidak juga menampik.

Jokowi menceritakan, ketika menyaring calon-calon menteri usia muda ini, banyak sekali nama yang masuk.

"Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya," ujarnya.

Jokowi melanjutkan, menteri usia muda ini akan duduk di kementerian yang lama, bukan yang baru.

"Makanya dibutuhkan manajerial yang kuat," katanya.

Kementerian Baru

Jokowi juga bakal menambah kementerian untuk kabinet keduanya, yaitu Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kabinet Investasi.

"Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespon itu secara cepat maka ada kementerian-kementerian baru," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kabinet dan kementerian kecuali yang diatur undang-undang. Kementerian yang tidak bisa ditiadakan itu adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Selebihnya bisa diatur dengan perpres," ujar Jokowi. Lebih lanjut ia mengatakan, Kemenlu akan diikutsertakan perannya terkait dengan ekspor.

Karena Bahasa Inggris? Alasan Presiden Jokowi Tak Pernah Pidato di Sidang PBB, Diwakili Jusuf Kalla

Penyebab Presiden Jokowi Selalu Absen Sidang Umum PBB, Digantikan JK & Dipersoalkan Anggota Dewan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, agenda dalam negeri Presiden Joko Widodo sangat padat.

Terkait Demo Mahasiswa, Apa Maksud Rocky Gerung Sebut Mahasiswa Mencium Bau Busuk Istana?

Hal itulah yang membuat Presiden Jokowi tidak pernah memenuhi undangan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York selama lima tahun terakhir.

"Kita pahami tugas-tugas presiden cukup menyita (waktu), jadi menugaskan Wapres" kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (TRIBUNNEWS/RINA AYU PANCA RINI)

Mantan Panglima TNI itu mengatakan, ketidakhadiran Presiden Jokowi di New York bukan sesuatu yang patut dipersoalkan.

Sebab yang paling penting, Indonesia tidak pernah absen dalam sidang PBB.

Setiap tahun, Wakil Presiden Jusuf Kalla selalu hadir untuk menggantikan Presiden Jokowi.

"Wapres adalah representasi dari negara, saya pikir enggak masalah," kata dia.

Diberitakan, ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam sidang umum PBB dipersoalkan Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon.

Ia menilai, jika Jokowi terus diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, suasana sidang umum PBB akan berbeda.

"Iya, harus involve. Kalau hanya Retno Marsudi atau Pak Jusuf Kalla, emosinya kan berbeda itu, tetapi lagi-lagi saya tidak tahu persis apa alasannya (Jokowi tak hadiri sidang PBB)," kata Effendi saat dihubungi wartawan, Senin (23/9/2019).

Menurut dia, sudah saatnya Presiden Jokowi berani berpidato di sidang umum PBB, khususnya soal posisi Indonesia di mata Internasional.

"Berani dong bicara satu dua menit di general assembly di UN sana. Bicara dong, sebutkan apa posisi kita. Itu enggak bisa kita wakilkan dengan Menlu, harus Presiden dan Presiden saya kira punya kemampuan sebenarnya," lanjut dia.

Pada sidang umum PBB yang digelar Senin (23/9/2019), Wakil Presiden RI Jusuf Kalla tiba di Hotel Westin New York Grand Central, Sabtu (21/9/2019) malam pukul 20.20 waktu setempat (WS).

Dalam lawatannya ke negeri Paman Sam ini, Wapres mewakili Presiden Jokowi memimpin delegasi Indonesia berbicara di forum sidang umum PBB ke-74 bertajuk "Galvanizing Multilateral Effort for Poverty Eradication, Quality Education, Climate Action and Inclusion".

Sidang Umum Majelis PBB ke-74 kali ini akan dihadiri 193 negara anggota PBB, 100 kepala negara, tiga wakil presiden, 47 perdana menteri, 36 menteri serta 2 chairman of delegation.

Catatan Kompas.com, sejak awal pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014, Presiden Jokowi tidak pernah menghadiri sidang umum PBB.

Jokowi selalu diwakilkan oleh Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden.

Wapres telah lima kali mewakili Jokowi pidato di PBB, mulai dari 2015, 2016, 2017, 2018 dan yang terakhir 2019.

Dalam berbagai pidatonya, Kalla selalu menekankan isu perdamaian, deradikalisasi, pembangunan, hingga ketimpangan ekonomi global, salah satu yang paling konsisten yakni mendorong perdamaian di Palestina.

Inilah Isi Lengkap Pidato Wapres Jusuf Kalla atau JK di Sidang Umum PBB ke-74

Laporan jurnalis Tribun Timur, AS Kambie dari New York, AS

Wakil Presiden ( Wapres ) Jusuf Kalla alias JK keluar-masuk ruangan saat Sidang Umum PBB ke-74 di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, Senin (23/2019) pagi-siang ini Waktu Setempat (WS).

Setelah tiba di gedung utama, JK langsung ke ruang Conference Room 7 mengikuti 2nd Meeting of High level Panel for Sustainable Ocean Economy.

Di ruangan terdebut JK menyampaikan pidato pada urutan ke-8 setelah Namibia dan sebelum Australia.

Duduk di belakang JK, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB Dian Triansyah Djani, serta Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kemeterian Luar Negeri Agustaviano Sofjan.

Pidato pertama JK di hari pertama pertemuan tingkat tinggi itu mengulas komitmen Indonesia menjaga laut.

JK menegaskan, antara kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi dan melindungi laut dan sumber dayanya harus tetap dijaga.

"Ini adalah dua sisi dari mata uang yang tidak bisa dipisahkan," ujar JK.

Baca: Wapres Jusuf Kalla Bertemu Presiden Palau Tommy Remengesau di Sela Sidang Umum ke-74 PBB

Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan bahwa Indonesia mendukung penuh inisiatif aksi iklim berbasis laut yang akan diluncurkan hari ini, guna mendukung UN Climate Action Summit

"Ini merupakan prakarsa penting dalam menegaskan keterkaitan laut dan iklim," kata dia.

Baca: Ikuti Agenda Padat Sidang Umum PBB, Begini Cara JK Jaga Kebugaran

Pada forum tersebut, Wapres juga menuturkan bahwa Indonesia bangga berada di antara negara garda terdepan dalam upaya melindungi laut kita bersama.

"Bagi Indonesia, laut adalah masa depan kita semua," katanya menandaskan.

Menutup pidato singkatnya, Wapres memaparkan tiga prioritas dalam panel ini.

Pertama, kata Wapres, Indonesia mendorong aksi global dalam mengatasi sampah plastik laut.

Baca: Hari Ini, Wapres JK Akan Pidato di 4 Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB

Dalam hal ini, kata dia, Indonesia telah mencapai 20 persen target pada tahun 2019 (dari 75 persen pada tahun 2025).

Isi Pidato Wapres JK

Berikut kutipan lengkap pidato pertama JK pada hari pertama Sidang Umum PBB ke-74:

Yang Mulia Kepala Negara dan Pemerintahan, Ibu-Iibu dan Bapak-bapak.

Indonesia bangga berada di antara negara garda terdepan dalam upaya melindungi laut kita bersama.

Bagi Indonesia, laut adalah masa depan kita semua. Laut berpotensi sebagai sumber kesejahteraan dunia.

Saat ini laut menghadapi tantangan.

Bagi Indonesia kita tidak punya pilihan kecuali menyelamatkan laut kita bersama. Kita harus terus menjaga keseimbangan antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi laut dan sumber dayanya.

Ini adalah dua sisi dari mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Koalisi negara untuk menyelamatkan laut sangat penting. Koalisi untuk mewujudkan laut yang lebih sehat dan produktif untuk kesejahteraan bersama. Indonesia adalah mitra dalam upaya menyelamatkan laut kita bersama.

Ibu-ibu dan Bapak-bapak, koalisi ini berkontribusi besar dalam mengarusutamakan agenda kelautan di tingkat kawasan maupun global, antara lain:

* Memerangi IUU Fishing sebagai bagian dari komitmen Para Pemimpin G20 tahun 2019.

* Mendukung penuh inisiatif aksi iklim berbasis laut yang akan diluncurkan hari ini, guna mendukung UN Climate Action Summit.

* Ini merupakan prakarsa penting dalam menegaskan keterkaitan laut dan iklim.

Sebagai langkah maju, Indonesia ingin menekankan tiga prioritas bagi panel ini:

Pertama, mendorong aksi global dalam mengatasi sampah plastik laut.

Dalam hal in, Indonesia telah mencapai 20 persen target pada tahun 2019 (dari 75 persen pada tahun 2025).

Kedua, menjamin pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Komitmen untuk memerangi IUU fishing dan kejahatan terorganisir terkait perikanan harus dipertebal.

Kolaborasi antara ASEAN dan kawasan Pasifik dalam hal ini adalah hal yang vital.

Ketiga dan terakhir, mengarusutamakan isu laut dalam negosiasi perubahan iklim, termasuk pada UNFCCC.

Kami menekankan pentingnya pengelolaan hutan bakau dan lahan gambut secara berkesinambungan.

Tidak saja sebagai carbon sink untuk mitigasi, juga sebagai adaptasi.

Serta sebagai sistem pendukung mata pencaharian masyarakat pesisir.

Saya berharap, Koalisi ini dapat terus melakukan hal-hal konkret untuk mengarusutamakan isu kelautan di tingkat global.

Agar terwujud ekonomi kelautan berkesinambungan yang bermanfaat bagi kita semua saat ini dan generasi mendatang.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Fahri Hamzah Sependapat dengan Moeldoko soal Ada Upaya Gagalkan Pelantikan Jokowi, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/25/fahri-hamzah-sependapat-dengan-moeldoko-soal-ada-upaya-gagalkan-pelantikan-jokowi.