Dua Legislator Terpilih DPRD Sulsel Tidak Dilantik, Ini Namanya

Dua Legislator Terpilih DPRD Sulsel Tidak Dilantik, Ini Namanya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dua legislator terpilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu tidak ikut dalam pelantikan dan pengambilan sumpah dan bersama 83 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sulsel periode 2019 - 2024.

Pengambilan sumpah berlangsung di ruang Paripurna gedung DPRD Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukkang, Makassar, Selasa (24/09/2019), yang dipimpin ketua Pengadilan Tinggi Makassar.

Berdasarkan informasi yang didengar Tribun dalam Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri yang dibacakan Sekretaris DPRD Sulsel M Jabir, ada dua nama legislator tidak terpilih.

Kedua legislator tersebut yakni Novianus YL Patanduk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Misriyani Ilyas dari Partai Gerindra.

Pada pemilu legislatif (pileg) 17 April 2019 lalu, Novianus dan Misriani berjuang melalui daerah pemilihan (dapil) Sulsel 2 atau Makassar B.

Daerah pemilihan itu mencakup Kecamatan Panakkukang, Manggala, Tamalanrea, dan Biringkanaya.

Sekedar diketahui kedua legislator DPRD Sulsel tidak ikut dilantik karena tengah bersoal dengan partai.

Novianus diketahui dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jelang pelantikan dirinya sebagai Anggota DPRD.

Beberapa hari lalu ia hadir dalam acara gladi bersih pelantikan di ruang paripurna DPRD Sulsel.

"Saya sangat besyukur karena masih diberikan kesepampatan untuk bisa menghadiri undangan gladi bersih,"
kata Novianus kepada wartawan di gedung DPRD Sulsel.

"Saya berharap partai PDIP tetap memberikan saya ruang dan waktu agar bisa menjalamakna amana yang diberikan oleh rakyat kepada saya," lanjut kader PDIP tersebut.

Dia berharap sebagai kader partai besutan Megawati Soekarno Putri mengharapkan agar pimpinan partai baik di Sulsel maupun di DPP untuk menyikapi hal ini sesuai dengan aturan.

"Saya berharap ibu ketua umum dan jajaran pusat untuk bisa melihat dan mempertimbangkam kembali sk pemberhentia saya," ujarnya.

Mengenai masalah dana saksi yang dipersoalkan pengurus PDIP, Novianus mengaku tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

"Kita di PDIP namanya dana gotong royo itu kami tidak membayar sesuai waktu yang telah ditentukka. Memang secara logika bahwa pembayaran dana gotong royong tidak sesuai batas waktu ditentukan," ujarnya.