Moeldoko Bocorkan Kenapa Jokowi Setuju Revisi UU KPK Tapi Meminta Revisi UU KUHP Ditunda

Revisi UU KPK yang akan membatasi kewenangan KPK dalam proses pemberantasan korupsi, mengancam independensi KPK,dan memicu konflik kepentingan di tubuh KPK.

Selain itu, ada banyak lagi pasal-pasal yang kemudian akan melemahkan KPK dan memberikan ruang yang besar bagi para koruptor.

6. Segera sahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang tak kunjung di sahkan oleh DPR padahal RUU.

Ini telah masuk prolegnas sejak tahun 2018 Padahal di Tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 74% dari tahun 2016.

Jumlah kasus KTP 2017 sebesar 348.446, Jumlah tersebut naik drastis dari tahun sebelumnya yang berjumlah 259.150 kasus dari kasus-kasus itu hanya sekitar 10 yang di adukan ke otoritas berwenang, dan hanya 5%yang masuk ke pengadilan. Lebih mirisnya lagi yang divonis hanya sekitar 2-3%.

7. Tolak Revisi UU Pemasyarakatan

Apabila disahkan RUU Pemasyarakatan ini akan mengurangi efek jera pada para Narapidana di RUTAN, akibat kelonggaran yang diberikan melalui Pasal 9-10 tentang hak Narapidana yang diberikan hak untuk cuti serta pulang kerumah. Hal ini sangat bertentangan dengan harapan masyarakat agar pemerintah dapat menekan angka kriminalitas.

8. Tolak Revisi UU MINERBA
Sektor pertambangan hampir tak pernah absen dari masalah kerusakan lingkungan dan ruang bidup masyarakat. Namun dalam
RUU MINERBA yang akan disahkan justru kebanyakan berbicara terkait perizinan tambang, yang menguntungkan perusahaan tambang dan merugikan masyarakat.

9. Usut tuntas pembakaran hutan

BNPB menyampaikan sepanjang Januari hingga Agustus hutan dan lahan yang terbakar mencapai 328,724 hektare. Kebakaran ini tersebar dibeberapa provinsi seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, serta Sumatera Selatan. Dampak yang besar ditimbulkan seperti gangguan kesehatan dan tentu saja kerugian ekonomi. 

10.Tolak kenaikan iuran BPJS dan wujudkan kesehatan gratis.

Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS sehesar 100%o yang dinilai kian menyengsarakan masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan murah.

11. Hentikan Intimnidasi dan Penangkapan aktivis prodemokrasi

12. Hentikan perampasan ruang hidup

Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com dengan judul Moeldoko : KPK Bisa Menghambat Upaya Investasi, https://bogor.tribunnews.com/2019/09/23/moeldoko-kpk-bisa-menghambat-upaya-investasi.