Soal Proyek Irigasi di Apreng II Sinjai Bernilai Rp 16 M, Pemprov: Ada Oknum Minta Uang

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan angkat bicara mengenai keluhan warga soal polemik proyek irigasi di Kabupaten Sinjai yang dianggap 'mangkrak'.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengatakan Pemprov Sulsel sebagai inisiator pembangunan irigasi menyatakan bahwa proyek ini sebenarnya tidak mangkrak seperti yang dikeluhkan warga.

Pembangunan irigasi untuk petani ini sudah beroperasi sejak 2017, atau setelah pembangunan konstruksi jalur irigasi dan bendung di Sungai Apparang dilaksanakan.

Irigasi ini kata Andi, bahkan telah dinimkati oleh 1000 hektar lahan pertanian di kabupaten yang ada di selatan Sulawesi Selatan ini.

Hanya saja, target untuk mengairi lahan hingga 1700 hektar lahan itu belum sepenuhnya disalurkan, karena terkendala dalam pembangunan fisik irigasi.

"Jadi target kami itu 1700 hektar lahan di aliri air, hanya saja 700-nya ini belum bisa dialiri," ujar Andi, via telepon, Jumat (20/9/2019).

Ia mengatakan pembangunan irisgasi untuk 700 hektar lahan itu diklaim oleh oknum warga.

Tak hanya mengklaim, warga bahkan beberapa kesempatan telah melakukan perlawanan kepada para pekerja irigasi, sehingga penghentian untuk sementara.

Oknum warga ini menuntut ganti rugi, tetapi tidak memiliki dokumen atas hak kepemilikan mereka.

"Tidak bisa juga dilakukan pembayaran karena mereka juga tak punya bukti kepemilikan. Oknum warga itu juga meminta uang ganti rugi dengan harga bervariasi, ada yang 2 juta per meter, ada bahkan 10 juta per meter," ktanya.

Lahan ini kata Andi dulunya adalah lahan irigasi yang tertimbun oleh longsor dan banjir bandang di Kabupaten Sinjai beberapa waktu silam.

Dengan kondisi rusak parah, Pemprov di tahun 2017 kembali berinisiasi melakukan pembangunan ulang di lokasi irigasi yang tertimbun ini.

Permintaan perbaikan dan bangun kembali irigasi atas usulan dari Pemerintah Kabupaten Sinjai ke Pemprov Sulsel.

"Jadi ini barang sebenarnya Pemkab Sinjai yang tangani, tetapi terkendala anggaran dna SDM mereka memohon ke kamu untuk dilakukan perbaikan," katanya.

Bahkan dikala itu, anggaran pembangunan bendung dan irigasi tidak sepenuhnya dikucurkan.

Dari total Rp 16 miliar, yang dipakai hanya Rp 14 miliar (silpa).

Tunggu Langkap Pemkab Sinjai 

Untuk melanjutkan pembangunan irigasi, Pemprov saat ini menunggu pernyataan dari Pemkab Sinjai, dan menyelesaikan polemik dengan warga Sinjai sendiri.

"Kalau dana, kita punya, tapi untuk lahan kiranya diselesaikan oleh Pemkab sendiri,", ujarnya .

Sebelumnya, warga di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan mempertanyakan proyek milik bendungan dan irigasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Proyek tersebut kini sedang mangkrak pembangunannya.

Proyek pembangunan bendungan dan irigasi itu kini terhenti dan belum dapat dinikmati oleh warga petani di kecamatan tersebut.

Terdapat tujuh orang warga menolak lahannya dijadikan lintasan irigasi dari Bendungan Apareng II Sinjai Selatan.

Pasalnya lahan tersebut belum dibebaskan oleh Pemprov Sulsel dan kini menjadi lahan produktif. (*)

" Belum bisa kami nikmati airnya bendungan dan irigasi ini kasian. Kami cukup mendukung pemerintah untuk segera membebaskan lahan warga lalu melanjutkan pembangunannya," kata Alimuddin salah seorang petani di Kecamatan Sinjai Selatan, Kamis (19/9/2019).

Warga mengungkap jika bendungan dan irigasi tersebut berfungsi maka petani di dua desa dan satu kelurahan di Kecamatan Sinjai Selatan yakni Sangiasserri, Gareccing dan Alenangka bisa sejahtera karena bisa menanam padi dan panen hingga tiga kali dalam setahun.

"Sayang pak karena area persawahan terbesar di Sinjai ini hanya andalkan air hujan dan kalau kemarau seperti ini lahan menganggur," kata Muhammad Ansar petani setempat.

Warga petani di Sinjai Selatan juga berharap dan mendukung Pemerintah Kabupaten di Sinjai dapat berkolaborasi Pemerintah Sulsel bersama para anggota DPRD asal Sinjai dan Bulukumba di provinsi memperjuangkan masalah itu.

Sekadar diketahui jika warga gagal panen di kecamatan tersebut maka ketersediaan beras di Kabupaten Sinjai berpengaruh. Dan pantauan Tribun Timur, jika petani gagal panen di daerah itu, para pedagang di Sinjai memasok beras dari Kabupaten Bone dan Bulukumba. (*)