Penerimaan PAD Sulbar Hanya Kalahkan Maluku Utara, DPRD Minta Pemprov Evaluasi
Penerimaan PAD Sulbar Hanya Kalahkan Maluku Utara, DPRD Minta Pemprov Sulbar Evaluasi
Penulis: Nurhadi | Editor: Suryana Anas
Penerimaan PAD Sulbar Hanya Kalahkan Maluku Utara, DPRD Minta Pemprov Evaluasi
TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat, menempati urutan kedua paling rendah dari seluruh provinsi di Indonesia.
Data tersebut berdasarkan rilis Direkotrat Jendral Kementerian Keuangan baru-baru ini.
Sulbar saat ini baru mendapatkan PAD sebesar Rp301,5 miliar. Provinsi ke-33 di Indonesia ini hanya mengalahkan Maluku Utara dengan PAD hanya Rp190,9 miliar.
Baca: New Calya Sasar Pembeli Ritel, Harga di Sulsel, Sulbar, Sultra dan Sulteng Tetap
Baca: Kemarau Panjang, Personel Polda Sulbar Gelar Salat Salat Meminta Hujan
Baca: Polda Sulbar Gelar Salat Istisqa, Berikut Tata Caranya
Sedangkan 2018 lalu hingga akhir tahun, Sulbar menjadi provinsi dengan PAD terendah, hanya mengumpulkan PAD Rp 296,9 miliar.
Kemudian diikuti Maluku Utara Rp 327,5 miliar di urutan kedua, dan Gorontalo Rp 348,3 miliar di posisi ketiga.
Sekretaris Provinsi Sulbar, Dr Muhammad Idris mengakui, pihaknya belum mampu memaksimalkan potensi pajak dan retribusi di Sulbar.
Olehnya, ia sudah mendesak agar OPD yang punya pendapatan melakukan evaluasi dan identifikasi masalah sehingga penerimaan PAD tidak maksimal.
"Memang PAD kita masih sangat rendah, ini akibat kurangnya sumber pendapatan pajak dan retribusi. Ini yang ingin kita perjuangkan, agar intensifikasi pajak dan retribusi jauh lebih bagus ke depan," kata Idris, Jumat (20/9/2019).
Kata Idris, pihaknya saat ini telah mengupayakan perluasan peluang retribusi daerah.
"Makanya bagi OPD yang punya peluang melakukan identifikasi, membuat komitmen untuk mewujudkan pendapatan maksimal. Dengan demikian kelonggaran fiskal bisa teratasi. Apalagi tuntutan pembiayaan daerah yang tinggi,"tuturnya.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sulbar Sukri Umar meminta Pemprov melakukan evaluasi.
"Ini mesti menjadi evaluasi pemerintah, agar dapat meningkat dengan mengelola sumber PAD yang baik,"ujar Sukri. (tribun-timur.com)
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur