Andi Nurhilda Seto Sapa Bayi-bayi yang Baru Saja Lahir di RSUD Sinjai

TRIBUN TIMUR.COM, SINJAI - Ditengah-tengah kesibukan dan padatnya jadwal kegiatan sebagai Tim Penggerak PKK dan Ketua Forum Kabupaten Sinjai SehatAndi Nurhilda Daramata Seto masih menyempatkan diri menyambangi beberapa pasien di RSUD Sinjai, Jumat (20/9/2019).

Ia mengunjungi perawatan ibu dan bayi dan didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Sinjai,  Julia Arisanti dan Satuan Pemeriksa Internal, Farina Irfani.

Inovasi Laki Keren dan Pelangi Warga Membawa Sinjai Masuk 10 Top Inovasi Pelayanan Publik

SEDANG BERLANGSUNG LIVE STREAMING INDOSIAR TV ONLINE Persela Lamongan vs Arema FC di Vidio Premier

Irwan Wawancara Pagi, Husler Siang di PDIP Sulsel

Besok, Gunakan Alat Masak Sharp Nicky Tirta Akan Jadi Chef di Mal Panakukkang

Sukses Dorong Peningkatan Kompotensi Guru, Dollah Raih Anugrah Pendidikan Indonesia 2019.

3 Tersangka Penjualan Tahura di Bulukumba Ditetapkan, Satu Diantaranya Mantan Camat

Pada kesempatan tersebut, Nurhilda berdiskusi dengan pihak manajemen dan perawat di RSUD mengenai beberapa hal diantaranya kondisi sarana prasarana rumah sakit serta bagaimana penanganan pasien ibu dan anak.

Andi Nurhilda juga mengunjungi ruang unit perinatologi untuk melihat kondisi bayi-bayi baru lahir khususnya bayi yang memiliki berat lahir rendah yang sementara dirawat di ruang perawatan khusus.

Empati juga ditunjukkan Andi Nurhilda kepada pasien bayi yang lahir dengan celah langit-langit mulut dan bibir sumbing.

Andi Nurhilda lalu menanyakan pada pihak RSUD mengenai penyakit dan langkah penanganannya, hingga berapa lama bayi itu dirawat di ruang khusus sampai bisa berkumpul bersama ibunya.

Kabag Tata Usaha RSUD Sinjai, Dr. A. Julia Arisanti mengatakan bahwa RSUD Sinjai senantiasa mengupayakan pelayanan terbaik sesuai dengan kemampuan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang dimiliki yang tentunya akan ditingkatkan secara bertahap.

"Pihak RSUD Sinjai sangat berterima kasih atas kunjungan ibu Bupati, karena tentunya menjadi motivasi bagi pasien-pasien yang sedang dirawat" ujar Dr. A. Julia.

Sebelum meninggalkan RSUD Sinjai, Andi Nurhilda juga sempat menyapa beberapa pembesuk dan keluarga pasien. (*)

Soal Proyek Irigasi di Apreng II Sinjai Bernilai Rp 16 M, Pemprov: Ada Oknum Minta Uang

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan angkat bicara mengenai keluhan warga soal polemik proyek irigasi di Kabupaten Sinjai yang dianggap 'mangkrak'.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengatakan Pemprov Sulsel sebagai inisiator pembangunan irigasi menyatakan bahwa proyek ini sebenarnya tidak mangkrak seperti yang dikeluhkan warga.

Pembangunan irigasi untuk petani ini sudah beroperasi sejak 2017, atau setelah pembangunan konstruksi jalur irigasi dan bendung di Sungai Apparang dilaksanakan.

Irigasi ini kata Andi, bahkan telah dinimkati oleh 1000 hektar lahan pertanian di kabupaten yang ada di selatan Sulawesi Selatan ini.

Hanya saja, target untuk mengairi lahan hingga 1700 hektar lahan itu belum sepenuhnya disalurkan, karena terkendala dalam pembangunan fisik irigasi.

"Jadi target kami itu 1700 hektar lahan di aliri air, hanya saja 700-nya ini belum bisa dialiri," ujar Andi, via telepon, Jumat (20/9/2019).

Ia mengatakan pembangunan irisgasi untuk 700 hektar lahan itu diklaim oleh oknum warga.

Tak hanya mengklaim, warga bahkan beberapa kesempatan telah melakukan perlawanan kepada para pekerja irigasi, sehingga penghentian untuk sementara.

Oknum warga ini menuntut ganti rugi, tetapi tidak memiliki dokumen atas hak kepemilikan mereka.

"Tidak bisa juga dilakukan pembayaran karena mereka juga tak punya bukti kepemilikan. Oknum warga itu juga meminta uang ganti rugi dengan harga bervariasi, ada yang 2 juta per meter, ada bahkan 10 juta per meter," ktanya.

Lahan ini kata Andi dulunya adalah lahan irigasi yang tertimbun oleh longsor dan banjir bandang di Kabupaten Sinjai beberapa waktu silam.

Dengan kondisi rusak parah, Pemprov di tahun 2017 kembali berinisiasi melakukan pembangunan ulang di lokasi irigasi yang tertimbun ini.

Permintaan perbaikan dan bangun kembali irigasi atas usulan dari Pemerintah Kabupaten Sinjai ke Pemprov Sulsel.

"Jadi ini barang sebenarnya Pemkab Sinjai yang tangani, tetapi terkendala anggaran dna SDM mereka memohon ke kamu untuk dilakukan perbaikan," katanya.

Bahkan dikala itu, anggaran pembangunan bendung dan irigasi tidak sepenuhnya dikucurkan.

Dari total Rp 16 miliar, yang dipakai hanya Rp 14 miliar (silpa).

Tunggu Langkap Pemkab Sinjai 

Untuk melanjutkan pembangunan irigasi, Pemprov saat ini menunggu pernyataan dari Pemkab Sinjai, dan menyelesaikan polemik dengan warga Sinjai sendiri.

"Kalau dana, kita punya, tapi untuk lahan kiranya diselesaikan oleh Pemkab sendiri,", ujarnya .

Sebelumnya, warga di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan mempertanyakan proyek milik bendungan dan irigasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Proyek tersebut kini sedang mangkrak pembangunannya.

Proyek pembangunan bendungan dan irigasi itu kini terhenti dan belum dapat dinikmati oleh warga petani di kecamatan tersebut.

Terdapat tujuh orang warga menolak lahannya dijadikan lintasan irigasi dari Bendungan Apareng II Sinjai Selatan.

Pasalnya lahan tersebut belum dibebaskan oleh Pemprov Sulsel dan kini menjadi lahan produktif. (*)

" Belum bisa kami nikmati airnya bendungan dan irigasi ini kasian. Kami cukup mendukung pemerintah untuk segera membebaskan lahan warga lalu melanjutkan pembangunannya," kata Alimuddin salah seorang petani di Kecamatan Sinjai Selatan, Kamis (19/9/2019).

Warga mengungkap jika bendungan dan irigasi tersebut berfungsi maka petani di dua desa dan satu kelurahan di Kecamatan Sinjai Selatan yakni Sangiasserri, Gareccing dan Alenangka bisa sejahtera karena bisa menanam padi dan panen hingga tiga kali dalam setahun.

"Sayang pak karena area persawahan terbesar di Sinjai ini hanya andalkan air hujan dan kalau kemarau seperti ini lahan menganggur," kata Muhammad Ansar petani setempat.

Warga petani di Sinjai Selatan juga berharap dan mendukung Pemerintah Kabupaten di Sinjai dapat berkolaborasi Pemerintah Sulsel bersama para anggota DPRD asal Sinjai dan Bulukumba di provinsi memperjuangkan masalah itu.

Sekadar diketahui jika warga gagal panen di kecamatan tersebut maka ketersediaan beras di Kabupaten Sinjai berpengaruh. Dan pantauan Tribun Timur, jika petani gagal panen di daerah itu, para pedagang di Sinjai memasok beras dari Kabupaten Bone dan Bulukumba. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: