Baznas Enrekang Dorong Rante Mario Jadi Percontohan Desa Sadar Zakat Pertanian

Apalagi, tidak sulit menyesuaikan dengan kebiasaan lama masyarakat Islam Rante Mario tersebut.

Kalau selama ini model pengumpulannya tidak jelas zakat atau infaq, maka sudah harus jelas hitungannya.

Demikian juga pendayagunaan infaq padinya, selama ini lebih banyak ke kegiatan sosial dan tidak memperhatikan aspek asnap maka ke depan harus berdasarkan delapan asnap.

"Pola distribusi dan pendayagunaan cukup mengikuti cara Baznas Enrekang, mendahulukan fakir miskin, baik sipat santunan konsumtif maupun produktif," tutur Bahar.

Bahar menilai, Desa Rante Mario ini termasuk desa yang diberkahi Allah SWT, sebab di saat kampung tetangga dan daerah lainnya kekeringan air, desa ini berlimpah airnya.

Di saat kampung lain tidak bisa menanam jagung karena kemarau jutsru warga desanya, semangat menanam karena memburu musim paceklik.

"Itu pasti mahal harga jagung karena tidak ada daerah lain panen atau gagal panen karena kemarau. Mereka ada pengairan yang dipakai menyiram tanaman jagung yang ditanam saat kemarau," tuturnya.

DPRD Enrekang Usul Pangkas Anggaran 'Jalan-jalan' Pejabat

 Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) mempertanyakan penambahan anggaran perjalanan dinas pemerintah kabupaten.

Hal itu menjadi pembahasan rapat lanjutan Pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2019 di ruang sidang DPRD Enrekang, Selasa (17/9).

Legislator Demokrat Enrekang, Djayadi Suleman, mengusulkan anggaran perjalanan dinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipangkas.

Hal itu lantaran jumlah penambahan anggaran perjalanan dinas terlalu besar dan tidak logis.

"Kita ingin agar semua usulan anggaran perjalanan dinas di OPD harus dipangkas karena terlalu besar dan tidak logis," kata Djayadi.

Baca: Plt Kepala Dispopar Enrekang Bakal Beri Swasta Kelola Villa Bambapuang

Baca: Jessica Iskandar Kepoi Ranjang Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, Ternyata Ukuran 4 Meter, Dipakai Apa?

Baca: Enam Kali Gempa Bumi Guncang Enrekang, Berikut Imbauan BPBD

Ia menjelaskan, rata-rata OPD mengusulkan penambahan anggaran perjalanan dinas yang besar dan kenaikannya mencapai 50 sampai lebih dari 100 persen.

Padahal, saat ini keuangan Pemkab berpotensi defisit Rp 14 miliar di 2019.