Potong Anggaran Sosial Rp 1 Miliar, Pemprov Sulsel Mau Beli Helikopter Rp 30 Miliar

Apalagi dinas sosial memiliki program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Karena di dinas sosial banyak pembiayaan yang menyangkut langsung untuk kepentingan stakeholder yang selama ini dilayani dinas sosial," sebutnya.

"Misalnya orangtua jompo, orang miskin, panti sosial yang tersebar di kabupaten. Itu kan butuh ditingkatkan biaya makan minumnya yang selama ini hanya dapat 10 ribu rupiah per hari untuk makan pagi, sore dan malam hari," lanjutnya.

Dalam rapat pembahasan RAPBDP 2019, sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti rasionalisasi anggaran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sulsel.

Baca: BREAKING NEWS: DPRD Sulsel Kirim Rekomendasi Hak Angket Gubernur ke Mendagri dan APH

Pemotongan anggaran hampir merata di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulsel.

Salah satunya di Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulsel. Pemprov melakukan rasionalisasi atau pemotongan anggaran senilai Rp 1 milar.

Pemprov Ingin Beli Helikopter, DPRD Sulsel Bilang Begini, Disetujui?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Sejumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menolak usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengadaan Helikopter.

Pemprov mengusulkan anggaran pengadaan Helikopter ini untuk dialokasikan dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPB) pokok 2020 mendatang senilai Rp 30 miliar.

Menurut anggota Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan Wawan Mattaliu bahwa pengadaan Helikopter belum terlalu dibutuhka oleh Pemprov.

Sejarah Hari Ini: Kisah Tewasnya Teroris Noordin M Top, 17 September 2009, Ditembak di Solo

8 Ketua Fraksi DPRD Mamasa Gelar Rapat, Apa yang Dibahas?

Begini Cara Polsek Marang Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Pangkep

Masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak untuk dijadikan prioritas Gubernur Sulsel.

"Pengadaan heli belum urgen. Beban operasionalnya juga berat. Masih lebih urgen urusan pendidikan dan kesehatan," kata dia.

Politisi Partai Hanura ini menjelaskan usulan itu dipastikan akan dipertimbangkan dan melihat skala prioritasnya serta RPJMD.

"Juga kami akan menelisik kebijakan umum anggaran 2020. Apa memang itu ada;' tegasnya.

Sejarah Hari Ini: Kisah Tewasnya Teroris Noordin M Top, 17 September 2009, Ditembak di Solo

8 Ketua Fraksi DPRD Mamasa Gelar Rapat, Apa yang Dibahas?

Begini Cara Polsek Marang Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Pangkep

Senada disampaikan Ketua Fraksi Golkar Kadir Halid. Anggota DPRD Sulsel itu menyebut pemerintah provinsi semestinya memprioritaskan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakay.