DPRD Enrekang Pertanyakan Usulan Penambahan Anggaran Perjalanan Dinas OPD

Dalam rapat itu sejumlah legislator mempertanyakan adanya penambahan anggaran perjalanan dinas di tiap OPD yang jumlahnya cukup besar.

DPRD Enrekang Pertanyakan Usulan Penambahan Anggaran Perjalanan Dinas OPD
azis albar/tribunenrekang.com
Legislator PBB Enrekang, Runjaya Kasmidi (baju putih) saat rapat lanjutan Pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2019 di Ruang Sidang DPRD Enrekang, Selasa (17/9/2019). 

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG- DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Enrekang kembali menggelar rapat lanjutan Pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2019 di Ruang Sidang DPRD Enrekang, Selasa (17/9/2019).

Dalam rapat itu sejumlah legislator mempertanyakan adanya penambahan anggaran perjalanan dinas di tiap OPD yang jumlahnya cukup besar.

Legislator Demokrat Enrekang, Djayadi Suleman, banhkan mengusulkan aga anggaran perjalanan dinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipangkas.

Gagasan Sulsel Melayani di Kemeja Sekprov Sulsel, Motivasi Kerja ASN Pemprov

Lawan Persib Bandung, Semen Padang Boyong 18 Pemain

Aji Sumarno Kembali Bakal Tantang Basli Ali di Pilkada Selayar

Hal itu lantaran jumlah penambahan anggaran perjalanan dinas dinilai terlalu besar dan tidak logis.

"Kita ingin agar semua usulan anggaran perjaalan dinas di OPD harus dipangkas karena terlalu besar dan tidak logis," kata Djayadi, Selasa (17/9/2019).

Ia menjelaskan, rata-rata di perubahan para OPD usulkan penambahan anggaran perjalanan dinas yang besar dan kenaikannya mencapai 50 sampai lebih dari 100 persen.

Padahal, saat ini kita berpotensi defisit Rp 14 miliar pada tahun 2019 ini, apalagi waktu kerja efektif menyisakan dua bulan.

"Lantas untuk apa tambah lagi anggaran?, kalau bertambah lagi ini tentu tidak masuk akal," ujarnya.

Senada dengan Djayadi, Legislator PBB Enrekang, Runjaya Kasmidi juga menyoroti usulan penambahan anggaran perjalanan dinas OPD tersebut.

Gagasan Sulsel Melayani di Kemeja Sekprov Sulsel, Motivasi Kerja ASN Pemprov

Lawan Persib Bandung, Semen Padang Boyong 18 Pemain

Aji Sumarno Kembali Bakal Tantang Basli Ali di Pilkada Selayar

"Tentu kita akan lakukan evaluasi, yang tidak logis tentu harus dipangkas, karena ada beberaa yang tidak logis seperti Diknas dan Dinas perrtanian, mereka mengusulkan penambahan anggaran sampai lebih dari 100 persen dari APBD pokok," ujarnya.

Runjaya menambahkan, di Dinas Pertanian misalnya usulan penambahannya sekitar Rp 200 juta, dari APBD pokok Rp 200 juta ingin naik jadi Rp 405 juta.

Sementara di Dinas Pendidikan usulan perjalanan dinasnya naik bahkan lebih dari 100 persen dari sekitar Rp 150 juta naik menjadi Rp 400 juta.
(tribunenrekang.com)

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved