Tolak Revisi UU KPK, Jurnalis dan Mahasiswa Mamasa Gelar Aksi Tabur Bunga

Tolak Revisi UU KPK, Jurnalis dan Mahasiswa Mamasa Gelar Aksi Tabur Bunga, di simpang lima kota Mamasa, Senin (16/9/2019

Tolak Revisi UU KPK, Jurnalis dan Mahasiswa Mamasa Gelar Aksi Tabur Bunga
TRIBUN TIMUR/SEMUEL MESAKARAENG
AJI Kota Mandar di Mamasa dan Mahasiswa gelar aksi tabur bunga, yang diawali orasi secara bergantian. Aksi yang dilakukan dengan mengenakan baju dan sarung hitam adat Mamasa serta penaburan bunga, sebagai bentuk berkabungnya Indonesia atas KPK yang dianggap sudah dimatikan. Aksi itu dilakukan oleh sejumlah jurnalis dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis dan Mahasiswa Mamasa di simpang lima kota Mamasa, Senin (16/9/2019) pagi tadi. 

Tolak Revisi UU KPK, Jurnalis dan Mahasiswa Mamasa Gelar Aksi Tabur Bunga

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Proses revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR RI marak menuai protes.

Tak hanya diprotes, bahkan proses revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menuai penolakan sejumlah kalangan masyarakat.

Hampir semua daerah di penjuru negeri ini menolak revisi tersebut.

Kendati tidak, pada draf rancagan revisi undang-undang (UU), oleh KPK terdapat beberapa poin yang dinilai melemahkan lembaga anti rasuah tersebut.

Atas dasar itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Mandar di mamasa dan Mahasiswa gelar aksi tabur bunga, yang diawali orasi secara bergantian.

Baca: Siap Dilantik Jadi DPRD Sulbar, Ini Bakal Dilakukan Obed Mantan Bupati Mamasa

Aksi yang dilakukan dengan mengenakan baju dan sarung hitam adat Mamasa serta penaburan bunga, sebagai bentuk berkabungnya Indonesia atas KPK yang dianggap sudah dimatikan.

Aksi itu dilakukan oleh sejumlah jurnalis dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis dan Mahasiswa Mamasa di simpang lima kota Mamasa, Senin (16/9/2019) pagi tadi.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Frendi Christian mengungkapkan, ada beberapa poin pada draf UU yang direvisi, yang selanjutnya dianggap melemahkan KPK.

Salah satunyan, draft yang mengatur bahwa seluruh Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Halaman
1234
Penulis: Semuel Mesakaraeng
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved