Kasus Pencemaran Nama Baik Gubernur Sulsel, Jumras Mangkir dari Panggilan Polisi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Mantan Kepala Biro Pembangunan Sulsel, Jumras tidak penuhi panggilan pertamanya oleh tim penyidik Polrestabes Makassar.

Hal tersebut diungkapkan Kasatreskrim Polrestabes Makassar, AKBP Indratmoko dikonfirmasi, Sabtu (14/9/2019) petang.

"Orangnya kemarin (Jumat) tidak datang, info dari pengacaranya minta diundur dulu Senin (16 September)," ungkap Indratmoko.

Danny Pomanto, Andi Bashar, Fadli Ananda, dan Sadap Kembalikan Formulir di PDIP

Mulianya Hati Betrand Peto Hadiahkan Ini untuk Guru-guru & Kepsek, Anak Angkat Ruben Banjir Pujian

Perayaan Dies Natalis FT Unhas ke-59 Dirangkaikan Peletakan Batu Pertama Masjid Ikatek

Kata AKBP Indratmoko, alasan pengacara minta agar agenda pemeriksaan diundur, Senin (16/9) karena Jumras diluar Kota.

Jumras dipanggil terkait laporan dugaan pencemaran nama baik Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah saat Sidang Hak Angket.

Diketahui, dalam laporan tersebut Jumras menyampaikan keterangan palsu diatas sumpah di DPRD beberapa waktu lalu.

Danny Pomanto, Andi Bashar, Fadli Ananda, dan Sadap Kembalikan Formulir di PDIP

Mulianya Hati Betrand Peto Hadiahkan Ini untuk Guru-guru & Kepsek, Anak Angkat Ruben Banjir Pujian

Perayaan Dies Natalis FT Unhas ke-59 Dirangkaikan Peletakan Batu Pertama Masjid Ikatek

"Ya statusnya masih saksi, kita agendakan pemanggilan untuk dimintai keterangannya yang bersangkutan," jelas Indratmoko.

Sebelumnya, dalam agenda Sidang Hak Angket. Jumras menyebutkan, Prof Nurdin Abdullah menerima fee Rp 10 miliar.

Fee tersebut kata Jumras, diterima Nurdin dari pengusaha Agung Sucipto, dan Ferry saat kampanye Pilgub Sulsel tahun 2018.

"Jadi kasus ini masih sebatas laporan dan statusnya masih ditingkat penyelidikan, ini masih klarifikasi," tambah Indratmoko. (dal)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: