Legislator PKB Bulukumba: DPRD Tidak Bisa Diisi Orang Bodoh!

Legislator PKB Bulukumba: DPRD Tidak Bisa Diisi Orang Bodoh!

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - legislator PKB Bulukumba, Fahidin HDK, menyebut anggota dewan harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata.

Hal tersebut membuat dewan harus mengikuti orientasi serta pendalaman tugas. Karena terkadang terjadi perubahan regulasi.

Sehingga para wakil rakyat harus mengupgrade atau memperbaharui ilmu pengetahuan mereka.

Baca: HMI Bulukumba Desak Polisi Tangkap Gangster Tikam PKL di Lapangan Pemuda

Baca: JMS Figur Pertama Kembalikan Formulir Bacabup di PDIP Bulukumba

Baca: PSSI Sebut Kualitas Rumput Stadion Mini Bulukumba Tak Sesuai Ekspektasi

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Fahidin, di depan Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Muhammad Jafar, dalam acara talkshow yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD Bulukumba, Senin (9/9/2019).

Hal tersebut merupakan tanggapan Fahidin, setelah Kopel mengkritisi orientasi yang dilaksanakan DPRD Bulukumba akhir Agustus 2019 lalu.

Kopel menilai, kegiatan orientasi tersebut sebenarnya bukanlah hal yang wajib dan bahkan terkesan pemborosan.

Namun Fahidin memiliki pembelaan tentang hal tersebut.

”DPRD ini tidak boleh diisi orang-orang bodoh. Jadi kalau orientasi ini disebut tidak penting buat apa dilaksanakan. Ini tujuannya baik, belajar dan membaca itu berbeda,” kata Ketua PKB Bulukumba itu.

Selain itu, kata Fahidin, orientasi ini dilaksanakan bukan karena kehendak para legislator, namun memang telah terikat aturan.

Seperti undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah (PP) 12 tahun 2018 terkait tata tertib.

Permendagri nomor 133 tahun 2017, serta surat edaran menteri dalam negeri nomor 895.3/10046/SJ tertanggal 16 November 2018, perihal penyelenggaraan orientasi bagi anggota DPRD tahun 2019.

Muhammad Jafar yang menanggapi pernyataan Fahidin, menjelaskan, bahwa pemborosan yang pihaknya maksud bukan dari segi anggaran saja.

Namun banyaknya waktu yang terbuang percuma juga ia nilai sebagai pemborosan.

"Dalam permendagri, itu diatur selama 30 jam pelajaran. Jika dilaksanakan selama lima hari, artinya hanya menggunakan sekitar 4,5 jam dalam sehari. 19 jam dalam sehari ini untuk apa?," kata Jafar.

"Okelah, kita kurangi 8 jam untuk waktu tidur. Nah, sekitar 10 jam ini ngapain saja?. Ini kita sebut pemborosan, yang sebenarnya bisa di press dua atau tiga hari," kata Jafar menambahkan.

Waktu yang cukup lama tersebut, membuat beberapa pelayanan aspirasi tak dapat dilakukan, karena tak ada satupun wakil rakyat yang berada di kantor.

Jafar juga menjelaskan, bahwa orientasi ini tidak bersifat wajib.

Dan seluruh regulasi yang mengatur tentang orientasi ini tak ada satupun yang menyebut wajib, melainkan hanya hak anggota DPRD.

"Hak dan kewajiban itu berbeda. Artinya, hak itu bisa digunakan atau tidak," jelasnya.

Seharusnya, orientasi ini merupakan tugas partai politik (Parpol) sebelum melakukan perekrutan calon wakil rakyat.

Sehingga saat menjalani tugasnya kelak, sudah memahami tugas dan fungsinya. (TribunBulukumba.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi, IG: @arisandifirki

Baca: Betulkah Meteor Jatuh di Indonesia Tanggal 9 September 2019, Asteroid Hantam Bumi? Inilah Faktanya

Baca: Video Sosok Orang Tua Misterius Berpakaian Putih Datangi Pasar, Sampaikan Suatu Pesan, Siapa Dia?

Baca: Lihat Apa Dilakukan Korban Kecelakaan Bus Mira Vs Toyota Innova di Nganjuk Jelang Kejadian, Terekam

Baca: Angkutan Khusus Mahasiswa Papua Kembali ke Tempat Kuliah, Bukan Kapal Laut dan Pesawat Komersil

Baca: 24 Rumah Terbakar di Jl Baji Pamai 3 Makassar, Ini Nama Warga Kehilangan Tempat Tinggal

Baca: Bacaan Lengkap Niat Puasa Asyura 2019 Tanggal 10 Muharram 1441 H, Tak Sah Tanpa Niat dan Doa berbuka

Baca: Niat Puasa Asyura 10 Muharram/ 10 September 2019, Lengkap Bacaan Buka Puasa, Simak Keutamaan

Langganan berita pilihan
tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: