Anggaran Makan Minum Habis, Pemprov Sulsel Minta Tambahan, Segini Jumlahnya
Pemprov Sulsel melalui Biro Umum mengusulkan penambahan APBD pada anggaran perubahan untuk mengakomodir senilai Rp 27 miliar.
Penulis: Hasan Basri | Editor: Ansar
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluhkan anggaran perjalanan dinas, uang makan dan minum tahun 2019.
Pemprov Sulsel melalui Biro Umum mengusulkan penambahan APBD, pada anggaran perubahan untuk mengakomodir senilai Rp 27 miliar.
Hal itu diungkapkan dalam rapat Badan Anggaran tentang Nota Keuagan dan Rancangan APBD Perubahan 2019 Pemprov Sulsel.
Balai Benih Padi di Bantul Berhasil Membuat Terobosan Pengeringan Benih
VIRAL Mendadak Muncul Manusia Misterius Berpakaian Putih Memegang Tongkat, Bawa Pesan Menakutkan
Pemprov Nunggak Pajak Kendaraan Senilai Rp 800 Juta, DPRD Sulsel:Memalukan!
Rapat digelar di lantai II Gedung DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukkang, Makassar, Senin (09/09/2019), siang.
Rapat dipimpin langsung Ketua Banggar DPRD Sulsel Fahruddin Rangga yang dihadiri sejumlah fraksi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulsel.
"Anggaran perjalanan dinas dan anggaran makan dan minum sudah habis sejak bulan juli," kata salah satu anggota TAPD dalam rapat tersebut.
Menurutnya jika tidak menambah anggaran khusus, maka pimpinan dalam hal ini Gubernur dan Wagug tidak bisa lagi melakukan perjalanan dinas.
Otomatis kata dia pelayanan di masyarakat tidak akan maksimal karena tidak bisa turun. Termasuk juga anggaran uang makan dan minum sudah tidak ada.
Menurut Kepala Dinas PU PR dan Plt Bapenda Sulsel Prof Rudy Djamaluddin bahwa untuk melakukan kegiatan intensif di masyarakat dan menjaring aspirasi butuh biaya operasional.
Balai Benih Padi di Bantul Berhasil Membuat Terobosan Pengeringan Benih
VIRAL Mendadak Muncul Manusia Misterius Berpakaian Putih Memegang Tongkat, Bawa Pesan Menakutkan
Pemprov Nunggak Pajak Kendaraan Senilai Rp 800 Juta, DPRD Sulsel:Memalukan!
"Kita tidak menyangka dana yang telah dianggarkan dalam pokok 2019 kurang mencukupi. Kita tidak ingin program pendukung pada kegiatan gubernur dan wagub terganggu," kata dia.
"Mau tidak mau kita akan upaya akan melakukan penambahan anggaran. Kita sudah sampaikan ke depajada penambahan di biro umum," katanya.
"Kalau tidak salah Rp 27 miliar untuk mendukung semua kegiatan operasional dibutuhkan," ujarnya.
Kendati demikian, usulan itu masih butuh pendalaman lebih jauh.
Alasannya, adanya aturan yang harus diperhatikan, terkait dengan pelampauan pagu anggaran yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. (*)
Langganan berita pilihan
tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
