Pemerhati Pendidikan Demo, Minta Kepala BPPWK PUPR Sulbar Dievaluasi
Dalam selebaran kertas pernyataan sikap yang dibagi, massa aksi menyampaikan empat tuntutan.
Penulis: Nurhadi | Editor: Ansar
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Massa berunjuk rasa di depan komplek kantor Gubernur Sulbar, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Mamuju, Jumat (6/9/2019).
Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pemerhati Pendidikan Sulawesi Barat, dipimpin Muhammad Naim Samad selaku koordinator lapangan dan dikawal oleh aparat kepolisian.
Dalam selebaran kertas pernyataan sikap yang dibagi, massa aksi menyampaikan empat tuntutan.
Ini Perbandingan Harga dan Spesifikasi Mobil Esemka Bima 1,3 vs Daihatsu Grand Max 1,3
Sebelas Rumah Terbakar di Pasar Karuwisi Makassar, Ini Kesaksian Warga
Desanya Sering Kekurangan Air, Pemuda Bontonyeleng Bulukumba Ini Ingin jadi Kades
Pertama, mendesak Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Kementerian (BPPWK) PUPR Sulbar, segera menjalankan program renovasi sarana dan prasarana sekolah sesuai amanah presiden.
Kedua, meminta alasan dan penjelasan Kepala Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Kementerian (BPPWK) PUPR Sulbar.
Sehingga tidak segera menjalankan program renovasi sekolah tersebut.
Ketiga, mendesak presiden melalui Kementerian PUPR untuk mengevaluasi Kepala Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Kementerian PUPR Sulbar,.
PUPR dianggap gagal dalam melaksanakan program Kementerian PUPR di Sulbar.
Ini Perbandingan Harga dan Spesifikasi Mobil Esemka Bima 1,3 vs Daihatsu Grand Max 1,3
Sebelas Rumah Terbakar di Pasar Karuwisi Makassar, Ini Kesaksian Warga
Desanya Sering Kekurangan Air, Pemuda Bontonyeleng Bulukumba Ini Ingin jadi Kades
Keempat, mendesak Polda Sulbar, Kejaksaan Negeri Mamuju, Kejaksaan Tinggi Sulselbar, untuk membentuk tim penyelidikan.
Tim terkait pembatalan program renovasi sarana dan prasarana sekolah, yang tidak dapat berjalan.
Ditengarai adanya dugaan bagi-bagi fee proyek dan dugaan tarik ulur kepentingan antara pihak balai.
Muhammad Naim menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian PUPR memprogramkan renovasi sekolah sebanyak 2.002 unit.
Sekitar 195 madrasah di 34 provinsi melalui Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar (PSPPOP), Direktorat Jenderal Cipta Karya.
"Itu mengacu pada Perpres nomor 43 Tahun 2019 tentang pembangunan, rehabilitasi atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi dan satuan pendidikan dasar dan menengah,"jelasnya.
Dikatakan, dalam program tersebut sekolah dan madrasah yang menjadi prioritas untul ditangani adalah yang berada di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
Termasuk kategori yang sesuai dengan keputusan Menteri Desa Nomor 126 Tahun 2017 tentang penetapan desa prioritas sarana pembangunan desa, PDT dan Transmigrasi.
"Dari program ini, Kementerian PUPR menggelontorkan anggaran untuk Sulbar sebesar Rp 127,7 miliar, dengan program pembangunan renovasi sekolah di 5 kabupaten, Mamuju, Majene, Polewali, Mamuju Tengah dan Mamasa,"ungkapnya.
Namun, kata dia, program itu terancam batal akibat balai yang menangani, diduga membatalkan seluruh hasil lelang Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) karena tarik ulur kepentingan dalam proses lelang.
"Jika itu batal, sangat merugikan masyarakat Sulbar, mengingat banyak sekolah yang masih memprihatinkan di desa-desa terpencil yang sangat membutuhkan perhatian,"ucapnya.
"Apabila yang kami tuntut tidak segera ditindak lanjuti, maka kami akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak,"tegas massa aksi dalam surat tuntannya. (tribun-timur.com)
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420
Langganan berita pilihan
tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
