Setahun Prof Andalan Nahkodahi Sulsel, Dekan Fisip Unibos: Terlalu Gaduh!
Kinerja dianggap belum terlihat oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Bosowa (Unibos), Arief Wicaksono
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Setahun kepemimpinan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
Kinerja dianggap belum terlihat oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Bosowa (Unibos), Arief Wicaksono.
Baginya dalam satu tahun terakhir ini yang mencuat yakni problematika, kemudian hal itu dianggapnya terlalu gaduh.
Setahun Pemerintahan Prof Andalan, Sekretaris Hanura dan Nasdem Sulsel Bilang ini
Tata Cara Mandi Junub/Mandi Wajib di Hari Jumat & Niatnya Sesuai Penjelasan Ustaz Khalid Basalamah
PTMSI Sulsel Targetkan Atlet Masuk 8 Besar Pra-PON
"Setahun ini belum cukup terlihat karena diikuti banyaknya peristiwa bahkan cenderung terlalu gaduh. Pak Gubernur terlalu sesumbar dimana seharunya bisa menahan diri," katanya saat dihubungi, Rabu (4/9/2019).
Peristiwa-peristiwa yang dimaksud Alumni Fisip Unhas diantaranya kisruh Gubernur dan Wagub terkait Staf Ahli.
Kemudian masalah hak angket hingga persoalan proyek.
Alhasil di tahun pertama ini Arief melihat serapan anggaran masih terlalu rendah.
Bagi lulusan Magister Universitas Gajah Mada (UGM) itu seharusnya Gubernur bisa membatasi diri atau tidak bersikap sesumbar dengan memaksimalkan peran Biro Humas.
Setahun Pemerintahan Prof Andalan, Sekretaris Hanura dan Nasdem Sulsel Bilang ini
Tata Cara Mandi Junub/Mandi Wajib di Hari Jumat & Niatnya Sesuai Penjelasan Ustaz Khalid Basalamah
PTMSI Sulsel Targetkan Atlet Masuk 8 Besar Pra-PON
"Sejauh inikan karakternya lebih pada mengaktualisasikan diri dan program lewat media daring,' katanya.
'Mungkin ini bisa ditahan sedikit dengan semisal memaksimalkan kerja-kerja Biro Humas," paparnya.
Masalah komunikasi ini yang kemudian menurut Arief Wicaksono berimplikasi pada kerja-kerja birokrasi.
"Dengan Wakilnya saja belum padu, bagaimana birokrasi di bawah-bawahnya tentunya kondisi ini yang dirugikan kedepan yakni masyarakat," tambahnya.
Ia mencontohkan semisal pola pengambilalihan aset Pemprov dari tangan YOSS juga menimbulkan polemik.
Pasalnya Pemprov dianggap tidak memaksimalkan pengkajian hingga komunikasi intens kepada pihak yang berkaitan.
"Semacam YOSS inikan sudah puluhan tahun dikelola sehingga untuk dilakukan penertiban perlu pengkajian-pengkajian mendalam,' ujar dia.
