Mahfud MD Komentari Sikap Presiden Jokowi Soal Papua di ILC TV One, Sentil Pemilu

Ketika Mahfud MD Komentari Sikap Presiden Jokowi Soal Papua di ILC tvOne, Sentil Pemilu

TRIBUN-TIMUR.COM -  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD komentari sikap Jokowi soal kerusuhan di Papua.

Dua membongkar respons Jokowi terkait masalah Papua.

Hal ini diutarakan Mahfud MD saat hadir menjadi narasumber dalam acara 'Indonesia Lawyers Club ( ILC) TV One edisi Selasa (3/9/2019) dikutip TribunWow.com dari saluran YouTube Indonesia Lawyers Club.

Politisi sekaligus akademisi itu menuturkan, ia melakukan diskusi dengan Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas mengenai Papua.

"Baru kemarin saya bicara dengan presiden, ya berdiskusi tentang ini, yang kesimpulannya, kata presiden, 'Kalau saya mau berpikir politik, untuk apa membangun Papua?' Politik dalam arti politik elektoral," ujar Mahfud MD menceritakan diskusinya dengan Jokowi.

Kabar Buruk, Tarif Listrik Naik, 24 juta Pelanggan PLN Kena, Anda Termasuk?

Asmara Najwa Shihab dan Suami Terungkap di Media, Sumber Uang hingga Urusan di Kasur

Bandingkan Sikap Ahok dan Anies Baswedan Soal PKL, Aksi Mantan Suami Veronica Tan Dikomentari

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menuturkan, Jokowi berkilah jika dirinya berfokus untuk pemilu.

"'Kalau saya ingin menang pemilu, untuk apa?' Wong dia (Jokowi) pemilihnya 1 juta 800, enggak milih juga tetap menang," papar Mahfud MD menirukan ucapan Jokowi kembali.

"'Tapi saya bukan soal pilihan' kata presiden. 'Itu saudara kita yang harus dibangun. Maka saya buat infrastruktur, saya datang ke sana.'," sambungnya.

Mahfud MD juga menjelaskan mengenai afirmasi yang diberikan pemerintah untuk Papua.

"Ada otsus (otonomi khusus) afirmasi juga otsus itu. Misalnya, kepala daerah di Papua harus putra Papua atau orang yang diakui oleh adat yang resmi sebagai orang Papua. Itu kan sudah pemberian afirmasi yang bagus," sebut Mahfud MD.

"Di sana juga ditentukan sejumlah anggota DPR kalau tidak salah 25 persen dari seluruh anggota DPR harus orang Papua," paparnya.

Kabar Buruk, Tarif Listrik Naik, 24 juta Pelanggan PLN Kena, Anda Termasuk?

Asmara Najwa Shihab dan Suami Terungkap di Media, Sumber Uang hingga Urusan di Kasur

Bandingkan Sikap Ahok dan Anies Baswedan Soal PKL, Aksi Mantan Suami Veronica Tan Dikomentari

Selain itu ada pula mengenai akses untuk masuk ke universitas bergengsi di Indonesia.

"Ada lagi, masuk universitas negeri yang besar-besar di Indonesia, yang sulit sekali itu tidak harus ikut tes. Ini jatah mahasiswa untuk Papua, di UI sekian, di UGM sekian. Karena apa kita ingin afirmasi mereka agar maju," sebut Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.