Universitas Bosowa Hadirkan Kantin Sehat Bebas Plastik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, terus berupaya menjadi yang terdepan dalam kampanye bahaya penggunaan kemasan plastik.

Untuk terus menghadirkan lingkungan kampus yang ramah lingkungan, Unibos menghadirkan kantin sehat dengan konsep 'bebas plastik'.

Kantin ini resmi dibuka dan laNgsung beroperasi, Selasa (3/9/2019).

Terdapat total 15 tenant yang menempati bangunan kantin berlantai dua itu.

VIDEO: Unjuk Rasa, Massa dan Aparat Keamanan Nyaris Bentrok di Depan Kantor Bupati Jeneponto

Bukan Diracun dan Dibakar, Gini Rencana Awal Aulia Kesuma Bunuh Pupung Sadili dan Anak Tiri

Ada Beras Pak De di Desa Patallassang Pangkep,

Masing-masing tenant menjajakan menu sehat mulai dari minuman, makanan berupa cemilan, hingga makanan berat.

Menariknya kantin ini dipastikan bebas penggunaan kemasan plastik.

"Ini adalah upaya kami sekaligus arahan dari Pembina Yayasan, agar meminimalisir penggunaan plastik," ucap Penanggung jawab Bisnis Center Unibos, Budiman.

Ia melanjutkan, bahwa para pemilik jajanan dilarang menyiapkan makanan/minuman kemasan.

"Menunya itu dibikin sendiri jadi sehat, tidak boleh ada yang jual makanan atau minuman kemasan termasuk air mineral," tambahnya.

Selain bebas penggunaan kemasan plastik, kantin sehat Unibos juga ini bebas asap rokok.

Sementara itu soal harga menu cukup terjangkau bagi mahasiswa yakni harga minuman dan makanan mulai Rp 10 Ribu.

"Pilihan menunya macam-macam dari makanan kekinian hingga yang tradisional juga ada," tutupnya.

Gelar Seminar Lingkungan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Bosowa (Unibos) menggelar seminar lingkungan hidup.

Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Aksa Mahmud Gedung II Unibos, Jumat (30/8/2019).

Pusat Studi Desentralisasi dan Kerja Sama Global Fisipol Unibos, bersama Prodi Hubungan Internasional Unibos dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara.

Dalam kegiatan ini hadir tiga narasumber.

Yakbu Direktur Sawit Watch, Inda Fatinaware, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agrana Dewi Karrtika dan Dekan Fisipol Unibos Arief Wicaksono.

Para pemateri berbagi wawasan kepada mahasiswa terkait tema yang diusung yaitu “Masa Depan Sumber Daya Alam Indonesia, Telaah Kritis RUU Perkelapasawitan dan RUU Pertahanan”.

Inda Fatinaware menjelaskan, bahwa wacana pembentukan RUU Perkelapasawitan telah bergulir sejak tahun 2015.

Namun selalu mendapat banyak kritikan dari kelompok masyarakat sipil.

“RUU ini dinilai tidak berpihak kepada rakyat/petani, tidak mengatur secara tegas terkait pelanggaran pidana, tidak menjamin perlindungan lingkungan hidup, dan dipandang hanya menguntungkan korporasi," ujarnya.

“Tak hanya oleh pihak eksternal Pemerintah, urgensi RUU Perkelapasawitan juga dipersoalkan oleh lembaga sectoral di lingkup internal Pemerintah sendiri, karena berpotensi tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada," tambahnya.

Sementara menurut Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), RUU ini dianggap penting untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan bidang pertanahan.

“Terdapat catatan penting atas RUU Pertanahan yaitu, belum adanya jaminan penghormatan dan pemenuhan hak masyarakat kelompok masyarakat rentan," paparnya.

Arief Wicaksono MA menjelaskan, bahwa potret buruk tata kelola SDA di Indonesia telah tercermin pada berbagai fenomena seperti kerusakan lingkungan hidup.

Kemudian adanya ketimpangan penguasaan lahan, dan konflik pertanahan yang tak kunjung dapat diselesaikan oleh Pemerintah, baik pada level Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @piyann__

Langganan berita pilihan
tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: