PDIP Sulsel Buka Pendaftaran Cakada di 12 Daerah, Begini Caranya
Pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran dilakukan di masing-masing sekretariat DPC PDIP kabupaten/kota di 12 daerah di Sulsel.
Penulis: Abdul Azis | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Sulawesi Selatan resmi membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah (Cakada) pada Pilkada serentak 2020, Senin (2/9/2019).
Pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran dilakukan di masing-masing sekretariat DPC PDIP kabupaten/kota di 12 daerah di Sulsel. Dimulai pada tanggal 2-14 September.
Baca: PDIP Sulsel Tunggu Perintah DPP, Usung Kader di Pilwali Makassar
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Sulsel, Husain Djunaid, menyatakan, proses pendaftaran dilakukan di tingkat DPC atau kabupaten/kota dan di DPD atau provinsi.
"Jadi ada beberapa mekanisme yang akan dilakukan. Pertama, bakal calon bisa langsung datang sendiri di sekretariat DPC atau di DPD. Bakal calon bisa juga diwakili dengan syarat yang mewakili itu membawa surat mandat dari bakal kandidat," katanya kepada Tribun, Minggu (1/9/2019).
Baca: Kekuatan Golkar Sulsel, Nasdem, dan PPP di 12 Daerah Pilkada 2020
"Kemudian pola jemput bola, khusus untuk pengembalian formulir itu tidak bisa diwakili, harus kandidat yang datang antar langsung ke sekretariat," ujar Husain.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel periode 2004-2009 ini menambahkan, dua pola diatas dijalan secara bersamaan.
Baca: PDIP Sulsel Rekomendasi Husain Djunaid Jadi Wabup Soppeng
"Iya, bisa juga mendaftar melalui DPP, tidak masalah karena DPP akan pasti mengkonfirmasi ke DPD untuk mengambil formulir," jelasnya.
Karena itu, Husain berharap kepada bakal calon yang ingin mengendarai PDI Perjuangan untuk mengambil formulir pendaftaran di sekretariat DPC atau di DPD.
"Alangkah baiknya bakal calon mengambil formulir di DPC atau DPD karena penjaringan itu selanjutnya akan dibahas di DPC dan DPD," jelasnya.
Baca: PDIP Sulsel Cari Calon Bupati di 12 Kabupaten
Husain mengatakan, penjaringan dilakukan dari tanggal 2-14 September. Bakal calon bisa langsung mengembalikan formulirnya hari itu juga.
"Jadi calon yang mengambil formulir hari itu bisa mengembalikan hari itu juga. Kalau yang diwakili tidak bisa, yang mengembalikan formulir harus bakal calon, tidak bisa diwakili," jelasnya.
PDIP Sulsel Tunggu Perintah DPP, Usung Kader di Pilwali Makassar
Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia (DPD PDI) Perjuangan Sulawesi Selatan, mulai mempersiapkan diri menatap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang.
"Untuk Pilkada serentak 12 kabupaten/kota mendatang, kami menunggu perintah DPP terkait tatacara pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakilnya untuk memulai tahapan," jelas Ketua PDI Perjuangan Sulsel Ridwan Andi Wittiri, Senin (12/8/2019).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu menambahkan, sembari menunggu keluarnya tata cara penjaringan, pendaftaran dan sebagainya, DPD PDI Perjuangan Sulsel meminta kepada seluruh kader yang ingin maju bertarung di Pilkada serentak bersosialisasi ke masyarakat.
Hingga Sore, Identitas Mayat yang Ditemukan di Sungai Tallo Belum Diketahui, Ini Ciri-cirinya
Sekwan Tunggu Jadwal Pelantikan Calon Anggota DPRD Barru 2019 - 2024 dari Pemprov
Dualisme Kepemimpinan Gubernur, Pansus Angket DPRD Sulsel Mulai Rapat Internal
Ridwan memastikan DPP PDI Perjuangan memprioritaskan kader terbaiknya bertarung.
Meski diakuinya, partainya tetap membuka ruang kepada figur eksternal yang ingin mengendarai partai berlambang Banteng moncong putih itu.
"Tapi sayakira tata caranya sama saja dulu, mulai dari penjaringan, terus kader di dahulukan, kalau kader tidak bisa nomor satu, kita nomor dua," Ridwan menegaskan.
Ridwan menegaskan bahwa partainya akan mengusung kader di Pilwali Makassar 2020 mendatang.
"Pasti kita usung kader, tapi kalau ada keputusan dari DPP, pasti putusan DPP kami jalankan begitu. DPP pasti utamakan kader, ada instruksinya," jelasnya.
Hingga Sore, Identitas Mayat yang Ditemukan di Sungai Tallo Belum Diketahui, Ini Ciri-cirinya
Sekwan Tunggu Jadwal Pelantikan Calon Anggota DPRD Barru 2019 - 2024 dari Pemprov
Dualisme Kepemimpinan Gubernur, Pansus Angket DPRD Sulsel Mulai Rapat Internal
Terpisah Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDI Perjuangan Sulsel Husain Junaid mengakui jika ada beberapa kader menyatakan sikap maju bertarung di daerahnya masing-masing.
"Ada beberapa kader kita, termasuk kepala daerah petahana, ada juga yang baru seperti di Pangkep kemarin itu ikut Kongres V PDI Perjuangan," jelasnya.
Hanya saja, Junaid menyatakan, seluruh calon yang mendaftar nantinya ditentukan oleh DPP.
"Disini kita menjaring, apapun keputusan DPP maka itu menjadi mutlak kita jalankan. Masih menunggu pentunjuk dari DPP," tegasnya.(*)
Langganan Berita tribun-timur.com
di Whatsapp Via Tautan Ini
Follow akun instagram Tribun Timur:
Kabar Buruk untuk Jokowi, Menteri Dianggap Berprestasi Malah Ditolak Elite PDIP, Siapa Dia?
TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar buruk untuk Jokowi, menteri dianggap berprestasi malah ditolak elite PDIP, siapa dia?
Teka-teki soal siapa yang bakal menduduki kursi di Kabinet Kerja jilid II ramai diperbincangkan.
Banyak beredar nama calon menteri melalui media mainstream dan sosial.
Nama Sri Mulyani Indrawati kembali masuk dalam daftar menteri yang kabarnya akan dipakai Jokowi lagi pada kabinet mendatang (periode 2019-2024).
Kabar Sri Mulyani akan jadi menteri lagi diutarakan Buya Syafii Maarif saat menerima Wapres Jusuf Kalla (JK), Kamis (15/8/2019).
Sejumlah media massa memberitakan jika JK membocorkan kepada Buya Syafii Maarif kalau Sri Mulyani akan diangkat jadi menteri lagi.
Namun pro dan kontra pun mulai mencuat.
Ditolak Elite PDIP
Bukan langkah mulus bagi Sri Mulyani untuk kembali menjabat menteri.
Sri Mulyani yang saat ini masih menjabat menteri keuangan itu ditolak oleh elemen PDIP.
Politikus PDIP, Effendi Simbolon menyoroti kinerja Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani.
Baca: Rencana Blokir Massal HP Ternyata Belum Jelas, Inilah Masalah yang Muncul Sekarang di Pemerintah
Baca: Kisah Untung Pranoto Mantan Preman Jadi Kopassus, Berkali-kali Gagal, Diganjar 17 Kali Naik Pangkat
Effendi menilai wacana mempertahankan Sri Mulyani sangat tidak tepat dan sangat memprihatinkan.
Selain Sri Mulyani, Effendi juga mengkritik pedas Menteri BUMN, Rini Soemarno.
"Tim ekonomi masih mau dipertahankan. Waduuh… Ini kepentingan yang punya uang saja diperhatikan, Eropa, Amerika, dan Singapura sana. Mempertahankan Sri Mulyani sama saja kita mempertahankan kita di bawah belenggunya rentenir itu. Itu harus di bongkar. Kita bongkar dia kok di zaman SBY," katanya menegaskan.
Diterima Netizen
Namun bagi netizen, Sri Mulyani dianggap menteri berprestasi.
Indonesia Indicator (I2) melakukan riset berbagai percakapan mengenai menteri, kementerian, dan kebijakan kementerian sepanjang Juli 2018 hingga Juli 2019.
Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2), Rustika Herlambang mengungkapkan, data pembicaraan terkait menteri di Facebook mencapai 55.848 post dari 15.548 akun organik.
Baca: 5 Kepala Daerah Diisukan Calon Menteri Jokowi, Ada Suami Arumi Bachsin, Nurdin Abdullah Tak Masuk
Sedangkan, pembicaraan terkait kebijakan menteri mencapai 62.662 post dari 19.977 akun organik.
"Berbagai perbincangan di Facebook dalam riset ini berasal dari akun organik, bukan robot. Jadi percakapan mengenai menteri dan kebijakan menteri relatif berlangsung alami," ujar Rustika saat dihubungi, Kamis (15/8/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.
Rustika menjelaskan, pembicaraan mengenai “Menteri Kabinet”, mulai ramai 9 Juli 2018 dan intensitasnya terus mengalami kenaikan hingga 15 Juli 2019.
Menurut netizen Facebook, menteri yang layak dimajukan lagi adalah Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti.
Baca: Kabar Setya Novanto Eks Ketua DPR dan Partai Golkar, Llihat Wajahnya yang Berubah, Masih Kenal?
Di mata netizen, dua nama ini merupakan sosok menteri yang berkarakter, mumpuni, berkompeten, yang ditunjukkan dengan kemampuannya menjadi pemimpin, serta komunikator yang baik.
Di mata publik, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil kerap mengundang kontroversi, tetapi mereka tunjukkan dengan hasil kerja konkret dan positif, bahkan kerap mendapatkan penghargaan dari lembaga internasional.
Sri Mulyani tegas dalam memberantas korupsi dan mereformasi birokrasi di Kemenkeu, juga dapat menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah disrupsi atau krisis ekonomi dunia (antara lain akibat perang ekonomi AS-Cina serta krisis ekonomi di Eropa).
Kinerja Sri Mulyani yang dinilai positif antara lain penerimaan negara yang melampaui target, kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS), pengembalian saham PT Freeport Indonesia ke pemerintah, penyelamatan uang negara dari perusahaan milik Tommy Suharto.
Keberhasilan pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) di Bali, dan prestasinya sebagai Finance Minister of the Year 2019 Global and the Asia Pacific.
Sementara sentimen negatif muncul antara lain dari melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, bertambahnya utang negara, dan defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dipuji Menteri Arab
Belum lama ini, Sri Mulyani bersama Menteri Luar Negeri Retno LP Marshudi dipuji kinerjanya ole menteri Arab Saudi saat menghadiri KTT G 20 di Jepang.
Pujian pejabat tinggi Arab itu disampaikan langsung ke Jokowi yang hadir dalam kesempatan itu.
Sebelum acara pembukaan dimulai, Presiden Jokowi dan Menteri Energi Arab Saudi Khalid al-Falih dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf, terlibat diskusi santai.
Salah seorang menteri Saudi kemudian berujar kepada Presiden Jokowi bahwa pemerintah Indonesia sangat beruntung memiliki dua orang menteri perempuan terbaik di dunia.
"Anda memiliki dua menteri perempuan terbaik di dunia. Mereka sangat bersemangat," ujar dia.
Sosok Sri Mulyani
Sri Mulyani, sosok Menteri Keuangan yang dipercaya oleh Presiden Joko Widodo mengelola keuangan negara ini.
Sri Mulyani juga pernah menduduki jabatan sebagai Menkeu di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Jabatan mentereng sebagai Direktur Pelaksana World Bank juga pernah diduduki oleh Sri Mulyani.
Tak lama menduduki jabatan tersebut Sri Mulyani memilih kembali pulang ke Indonesia kembali sebagai Menteri Keuangan.
DIkutip dari Wikipedia, Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang (sekarang Bandar Lampung), Provinsi Lampung, tanggal 26 Agustus 1962.
Dia adalah anak ketujuh dari seorang dosen universitas, Prof Satmoko dan Retno Sriningsih.
Namanya bercorak bahasa Jawa dan berhuruf Sansekerta.
Sri berarti sinar atau cahaya yang bersinar yang merupakan nama yang umum bagi perempuan Jawa.
Mulyani berasal dari kata mulya, juga berarti berharga.
Indrawati berasal dari kata Indra and akhiran feminin -wati.
Sri Mulyani mendapatkan gelar dari Universitas Indonesia pada 1986.
Ia kemudian memperoleh gelar Master dan Doctor di bidang ekonomi dari University Illinois at Urbana-Champaign pada 1992.
Tahun 2001, ia pergi ke Atlanta, Georgia, untuk bekerja sebagai konsultan untuk USAID (US Agency for International Development) demi tugas untuk memperkuat otonomi di Indonesia.
Ia juga mengajar dalam ekonomi Indonesia sebagai professor di Andrew Young School of Policy Studies di Georgia State University.
Dari tahun 2002 sampai 2004 ia menjabat sebagai direktur eksekutif IMF mewakili 12 negara Asia Tenggara.
Ia menikah dengan Tony Sumartono yang juga seorang ekonom dan kemudian mempunyai tiga anak.
Ia tidak pernah mempunyai hubungan dengan partai politik manapun.
Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.
Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.(*)
