Soal Rekomendasi KASN, Gubernur NA: Mereka Tidak Tahu Kondisi di Sini

Perlu juga diketahui, ketiga pejabat ini memiliki catatan khusus oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Sulsel.

"Dari Inspektorat inilah yang saya minta BKD kaji ulang kalau memang kita salah dalam pengambilan keputusan, Ya tentu kita harus ambil langkah cepat. Tapi bukan artian langsung mengembalikan mereka," katanya.

Sikap Pemprov ini, kata Nurdin akan melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan KASN di Jakarta.

"Menurut KASN tidak sesuai ,makanya harus dikembalikan kan? Makanya kita kaji yang mana yang tidak sesuai. Inilah nantinya kita akan kesana jelaskan apa yang terjadi di Pemprov Sulsel," tambahnya.

Ia menambahkan, pihaknya komitmen membangun pemerintahan yang bersih berintegritas.

"Kita harus mengikuti kaedah kaedah tahapan tahapan ini, jadi tidak ada yang kita salahkan. Tapi kita ingin membangun postur pejabat yang berintegritas ya, dan ini kita lihat bahwa ini hasil LHP bukan main-main, kita punya APIP yang senantiasa melakukan audit," tegasnya.

- Tahu Rekomendasi Lewat WA

Sementara itu, Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani mengatakan hingga saat ini, belum ada surat rekomendasi dari KASN.

"Belum ada pisiknya, baru di kirim lewat WA pribadi," katanya, sembari sebut semalam dirinya mendapat rekomendasi itu.

Terkait dengan usulan KASN, Hayat mengaku bahwa itu masih sebatas rekomendasi.

Pihaknya akan tetap ia sikapi.

"Nanti kita lihat, kita lihat dimana urgensi nya. Kan begini, serba salah juga kalau di kembali lagi, dan tidak efektif lagi untuk apa. Jadi kita cari jalannya dulu, solusinya apa," katanya.

Ia menambahkan pihaknya belum bisa mengambil keputusan karena surat belum resmi belum ia terima, atu baru dari what's app ke what app.

Sebelumnya diberitakan, tiga pejabat eselon II yang di non aktifkan oleh Gubernur Sulsel M Nurdin Abdullah kompak menyebut 'no koment' soal rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara).

Diketahui, KASN merekomendasikan agar Mantan Kepala Biro Umum Sulsel Muh Hatta, Kepala Inspektorat Sulsel Lutfie Natsir, dan Kepala Biro Pembangunan Jumras, agar dikembalikan ke posisi semula.