Dialog Politik Unhas: Elit Politik Kembali Manfaatkan Identitas Agama Sebagai Alat!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto, menyatakan, konflik sosial yang terjadi di tengah-tangah masyarakat itu, karena sejumlah elit politik.

Elit itu kembali menggali atau memanfaatkan identitas agama, etnis, dan wilayah sebagai alat politik.

"Sebenarnya kita sudah selesai ditahap konsolidasi di tahun 90-an. Tapi kemudian memasuki tahun 20-an, ternyata elit politik mulai kembali menggunakan identitas," ungkap Ali kepada Tribun, Selasa (27/8/2019).

VIDEO: Pelantikan 35 Anggota DPRD Luwu Utara Periode 2019-2024

Kepala Bappeda Kota Makassar Marahi Lurah Gegara Dana Kelurahan Tak Cair

VIDEO: Suasana Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Parepare

"Ini kemudian menggorogoti demokrasi kita ke level yang seharusnya tidak terjadi," lanjutnya.

Pada dialog politik bertemakan 'fenomena konflik sosial dan stabilisasi dinamika politik' di Ruang Syukur Abdullah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas, Ali menambahkan, harusnya sudah selesai soal kebangsaan.

"Elit politik yang menggunakan cara-cara lama diatas itu memecah belah konsensus yang sudah susah payah dibangun. Tanpa kita sadari ini yang memicu lahirnya konflik sosial baru," Ali menambahkan.

Ali pun berharap akan adanya aturan bahkan undang-undang secara detail yang mengatur larangan elit-elit politik kampanye menggunakan strategi yang lama, yang menggunakan identitas agama.

VIDEO: Pelantikan 35 Anggota DPRD Luwu Utara Periode 2019-2024

Kepala Bappeda Kota Makassar Marahi Lurah Gegara Dana Kelurahan Tak Cair

VIDEO: Suasana Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Parepare

"Elit politik tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara politik seperti ini karena ini baya untuk bangsa dan negara. Harus ada aturan yang mengatur tentang larangan politik identitas," jelasnya.

"Kalau perlu ada undang-undangnya, hal itu melihat kondisi sekarang. Walaupun kita ketahui sudah ada yang mengatur tentang SARA, tetapi aturan ini harusnya spesifikasi lagi," kata Ali.

Misalnya, lanjut Ali, larangan untuk mobilisasi orang dengan simbol agama dan segalanya.

"Karena yang kita ingin hilangkan bukan etnisnya, agamanya, tetapi yang kita mau hilangkan adalah gaya mobilisasi orang dengan pendekatan emosional," katanya.

"Elit harusnya memberikan secara rasional sehingga masyarakat semakin cerdas, jadi lebih kepada jualan program, bukan agama dan etnis," tegas Ali.

Sementara pemateri lainnya, Phil Sukri bicara lebih melihat bagaimana sebenarnya ketidak terpisahan antara konflik dan demokrasi. Sukri melihat bahwa demokrasi sebagai sarana untuk mengelola konflik.

Sedangkan pemateri lainnya, Yakub bicara tentang model demokrasi yang tepat dalam konteks masyarakat prular seperti Indonesia. sehingga konflik sosial bisa terkelola dengan baik.

Diskusi dipandu oleh Sakina Nadir. Adapun pesertanya, belasan mahasiswa dan dosen di lingkup Fakultas Fisip Unhas. (*)

Follow akun instagram Tribun Timur: