KPU Segera Sosialisasikan Pilkada 2020 di Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan mengaku sudah mempelajari Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang.

"Semua sudah dipelajari, tinggal dijalankan sesuai tahapannya," ujar Ketua Koordinator Divisi Umum, Rumah Tangga, dan Organisasi KPU Sulsel, Muhammad Asram Jaya, Senin (26/8/2019).

TRIBUNWIKI: Mario Ginanjar Rilis Singel Baru Bertajuk Jangan Ganggu, Ini Profilnya,

29 Agustus 2019 Satlantas Polres Barru Bakal Laksanakan Ops Patuh

TRIBUNWIKI: Teuku Ryan Rujuk dengan Vira Yuniar Usai Prahara Sidang Cerai, Ini Profilnya

Kemarau di Bantaeng Hingga Oktober, Direktur PDAM Minta Warga Hemat Air

50 Siswa SMPN 4 Sungguminasa Belajar Dunia Kepolisian

Asram menambahkan, salah satu tahapan yang harus segera dilaksanakan adalah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Sosialisasi kepada masyarakat itu dimulai November 2019. Beberapa kegiatan lainnya juga sudah dimulai tahun ini, jadi memang anggarannya harus siap tahun ini," ungkap Asram menambahkan.

Termasuk lanjut Asram, anggaran tersebut untuk kepentingan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Seperti, kataya pengamanan dari pihak TNI-Polri, dan pastinya KPU dan Bawaslu yang wilayahnya menggelar pesta demokrasi.

"Soal anggaran nanti Oktober penandatanganan NPHD. Semuanya sudah tertuan disitu," tegas Asram.

Diketahui, tahapan Pilkada Serentak 2020 di Sulsel sudah bergulir. Bahkan KPU Sulsel telah mengumpulkan komisioner dari 12 daerah yang menggelar Pilkada di Sulsel di Hotel Remcy, Jl Boulevard, Makassar, Rabu (26/6/2019) lalu.

“Iya, tahapannya sudah mulai dan beberapa kabupaten/kota sudah mulai membicarakan dengan pemerintah masing-masing,” kata Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik KPU Sulsel, Syarifuddin Jurdi, Rabu (26/6/2019).

Jurdi menjelaskan, Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Remcy dilaksanakan dua hari. "Point utamanya kita membahas sekitar penganggaran Pilkada 2020," ujar Dosen Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar non-aktif itu kepada Tribun.

Rakor dimulai dari pembahasan perencanaan, lalu anggaran, kemudian pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Kemudian merumuskan penganggaran untuk setiap tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara di bawah. Misalnya, biaya terkait dengan Petugas Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih (PPDP) dan melakukan coklit dan seterusnya," jelasnya.

"Termasuk juga membahas penganggaran diseputar kegiatan tahapan proses Pilkada sampai nanti di sengketa PHP (perselisihan hasil pemilu)," ungkap Jurdi.

Secara umum, forum Rencana Kerja (Renja) itu, kata Jurdi, bertujuan untuk memperjelas proses penganggaran Pilkada serentak 2020 di kabupaten/kota.

Diketahui, 12 daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak 23 September 2020, yakni Pangkep, Barru, Gowa, Maros, Soppeng, Luwu Timur, Luwu Utara, Bulukumba, Tana Toraja, dan Selayar, Makassar, Toraja Utara, dan Tana Toraja.(*)

TRIBUNWIKI: Mario Ginanjar Rilis Singel Baru Bertajuk Jangan Ganggu, Ini Profilnya,

29 Agustus 2019 Satlantas Polres Barru Bakal Laksanakan Ops Patuh

TRIBUNWIKI: Teuku Ryan Rujuk dengan Vira Yuniar Usai Prahara Sidang Cerai, Ini Profilnya

Kemarau di Bantaeng Hingga Oktober, Direktur PDAM Minta Warga Hemat Air

50 Siswa SMPN 4 Sungguminasa Belajar Dunia Kepolisian

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: