Kadir Halid Minta KPK Periksa 3 Anggota DPRD Sulsel dan Sekwan

TRIBUN- TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Kadir Halid meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga legislator DPRD Sulsel dan Sekwan.

Ketiga legislator dimaksud Politisi Golkar tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah, anggota DPRD Sulsel Aryadi Arsal dari Fraksi PKS dan Alimuddin dari Fraksi PDIP dan Sekwan M Jabir.

Live MotoGP 2019 Inggris, Link Live Streaming Metube TV Online Trans 7 Rossi Ancaman Nyata Marquez

Kalla Toyota Gelar Fleet Customer Gathering Hadirkan Kalangan Pemerintah dan Universitas

Suami Masih di Rutan, Istri Sah Asyik Bergumul Mesra dengan Pria Lain di Rumah, Awal Kenal dari FB

3 Link Live Streaming Indosiar TV Online Perseru Badak Lampung vs Persib: Tim Tamu Tanpa Pilar Utama

Tak Disediakan Pin Emas Saat Pelantikan, Anggota DPRD Jeneponto Terpilih Protes Sekwan

Kadir meminta KPK untuk memeriksa keempat orang tersebut karena diduga masuk angin.

"Kenapa mereka ngotot 2 poin, ada apa publik perlu bertanya tanya, jadi internal DPRD Sulsel yang ngotot 2 poin perlu diperiksa KPK," kata Kadir.

Dua poin yang dimaksud adalah adanya dualisme kepemimpinan pada pemerintahan Provinsi Sulsel.

Ada dugaan kuat, berdasarkan indikasi penyelidikan yang ditemukan dalam penyelidikan dan fakta fakta persidangan. Panitia angket menemukan telah terjadinya pelanggaran ketentuan perundang-undangan serta ada potensi kerugian negara.

Kemudian satu reekomendasi yakni menyampaikan laporan tentang kesimpulan dan temuan-temuan dari panitia angket ke pimpinan DPRD Sulsel untuk ditindaklanjuti kepihak pihak terkait yang dianggap perlu dan berwenang sesuai peraturan perundang undang berlaku.

" Saya minta KPK turun periksa mereka semua baik Ni'matullah, Ariady dan Alimuddin. Termasuk Sekwan. Saya curiga mereka masuk angin. Kenapa mereka Ngotot ada 2 poin, ada apa patut ducurigai,"tegasnya.

Terkait permintaan Kadir Halid, ketiganya belum memberi tanggapan kepada Tribun. Adapun kesimpulan dan rekomendasi yang dianggap benar adalah

1. Meminta kepada MA RI untuk memeriksa, mengadili dan mengutus terhadap pelanggaran perundang-undangan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel
2. Meminta kepada aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, KPK) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.
3. Meminta kepada Mendagri agar mengambil langkah-langkah normalisasi sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan di Sulsel
4. Meminta Gubernur Sulsel untuk memberhentikan dari jabatannya nama-nama terperiksa yang terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur dan substansi, yakni: Asri Sahrun Said, Reza Zharkasyi, Bustanul Arifin, Muh Basri, Sri Wahyuni Nurdin, Taufik Fachruddin, Salim AR.
5. Meminta kepada Gubernur Sulsel agar melakukan pembubaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel
6. Meminta kepada Gubernur Sulsel agar mengembalikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) pada posisi semula yang diberhentikan karena tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
7. Meminta kepada DPRD Sulsel untuk menetapkan pendapat DPRD tentang adanya indikasi pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Gubernur Sulsel. (San)

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Live MotoGP 2019 Inggris, Link Live Streaming Metube TV Online Trans 7 Rossi Ancaman Nyata Marquez

Kalla Toyota Gelar Fleet Customer Gathering Hadirkan Kalangan Pemerintah dan Universitas

Suami Masih di Rutan, Istri Sah Asyik Bergumul Mesra dengan Pria Lain di Rumah, Awal Kenal dari FB

3 Link Live Streaming Indosiar TV Online Perseru Badak Lampung vs Persib: Tim Tamu Tanpa Pilar Utama

Tak Disediakan Pin Emas Saat Pelantikan, Anggota DPRD Jeneponto Terpilih Protes Sekwan