Pembahasan APBDP Lamban, Politisi Golkar Soroti Pimpinan DPRD Mamasa
Jupri mengungkapkan, pihaknya sangat menyesalkan pembahasan APBD perubahan yang terkesan lambat.
Penulis: Semuel Mesakaraeng | Editor: Sudirman
lihat foto
TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Anggota DPRD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Jupri Samboma'dika, angkat bicara soal lambatnya pembahasan APBD perubahan.
Jupri Samboma'dika, adalah politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar).
Jupri mengungkapkan, pihaknya sangat menyesalkan pembahasan APBD perubahan yang terkesan lambat.
Namun kata dia, hal itu tidak serta merta menjadi kesalahan pihak legislatif.
Bos Pabrik Jins ini Ajak Karyawan Berhubungan Intim Supaya Bisa Naik Jabatan
Rocky Gerung Kritik Keras Pemindahan Ibukota Kekurangan Oksigen Berbahaya Bagi Kecerdasan Presiden
ACC Sulawesi Soroti Kejari Wajo yang Tertutup Tangani Perkara Korupsi ADD
Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) lambat dilakukan.
Yang pertama kata Jupri yaitu, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) lambat diserahkan pihak eksekutif.
"Kalau tidak salah baru kemarin diserahkan," kata Jupri Rabu (21/8/2019) pagi tadi.
Hal itu lanjut dia salah satu alasan lambatnya APBDP dibahas.
Selain itu, hal lain yang menjadi penyebabnya yakni, ketiga unsur pimpinan DPRD Mamasa jarang yang aktif.
"Ketiga unsur pimpinan jarang aktif, sehingga lambat dalam membuat agenda pembahasan di kantor," tutur Jupri.
Selain itu, hampir 50 persen anggota DPRD terpilih kembali, sehingga mereka yang sudah tidak terpilih jarang berkantor.
"Ini salah satu penyebab lambatnya dilakukan agenda pembahasan," katanya.
Kunci Gitar (Chord), Lirik Lagu & Musik Video Malaikat Juga Tahu: Glenn Fredly OST Film Rectoverso
TRIBUNWIKI: Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Umum PKB 2019-2024, Ini Profil Muhaimin Iskandar
Dengan demikian, Jupri meminta agar unsur pimpinan DPRD segera membuat agenda pembahasan APBDP.
Jupri menjelaskan, mengapa pihaknya meminta pembahasan APNDP segera dilakukan, karena ke depannya akan banyak agenda yang akan dilakukan oleh DPRD.
Selain itu, pembahasan APBDP mesti dipercepat sebelum pelantikan anggota DPRD baru.
