Pembahasan APBD Perubahan di Mamasa Lamban, Anggota Sebut Pimpinan Malas

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Anggota DPRD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Praksi Golkar Jupri Samboma'dika angkat bicara soal lambannya agenda pembahasan APBD perubahan.

Kepada wartawan Jupri mengungkapkan, pihaknya sangat menyesalkan pembahasan APBD perubahan yang terkesan lambat.

Namun kata dia, hal itu tidak serta merta menjadi kesalahan pihak legislatif.

Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) lambat dilakukan.

DLH Luwu Timur Belajar Papa Maggot di Luwu Timur

Bos Pabrik Jins ini Ajak Karyawan Berhubungan Intim Supaya Bisa Naik Jabatan

Rocky Gerung Kritik Keras Pemindahan Ibukota Kekurangan Oksigen Berbahaya Bagi Kecerdasan Presiden

Yang pertama kata Jupri yaitu, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) lambat diserahkan pihak eksekutif.

"Kalau tidak salah baru kemarin diserahkan," kata Jupri Rabu (21/8/2019) pagi tadi.

Hal itu lanjut dia salah satu alasan lambatnya APBDP dibahas.

Selain itu, hal lain yang menjadi penyebabnya yakni, ketiga unsur pimpinan DPRD Mamasa jarang yang aktif.

"Ketiga unsur pimpinan jarang aktif sehingga lambat dalam membuat agenda pembahasan di kantor," tutur Jupri.

Selain itu, Jupri menyebutkan, hampir 50 persen anggota DPRD terpilih kembali, sehingga mereka yang sudah terpilih jarang berkantor.

"Ini salah satu penyebab lambatnya dilakukan agenda pembahasan," katanya.

Dengan demikian, Jupri meminta agar unsur pimpinan DPRD segera membuat agenda pembahasan APBDP.

Jupri menjelaskan, mengapa pihaknya meminta pembahasan APNDP segera dilakukan, karena ke depannya akan banyak agenda yang akan dilakukan oleh DPRD.

DLH Luwu Timur Belajar Papa Maggot di Luwu Timur

Bos Pabrik Jins ini Ajak Karyawan Berhubungan Intim Supaya Bisa Naik Jabatan

Rocky Gerung Kritik Keras Pemindahan Ibukota Kekurangan Oksigen Berbahaya Bagi Kecerdasan Presiden

Selain itu, pembahasan APBDP mesti dipercepat sebelum pelantikan anggota DPRD baru.

Alasannya karena jika tidak demikian, maka pembahasan akan dilakukan setelah unsur pimpinan defenitif sudah ditetapkan.