Ekonom Unisba: Riset Bappenas Bukti Program Pertanian Berkontribusi Paling Besar Membangun Negara

TRIBUN-TIMUR.COM - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas ) telah merilis hasil riset tentang efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil riset menyimpulkan Kementerian Pertanian ( Kementan ) sebagai salah satu instansi yang efektif memanfaatkan anggaran belanjanya dan berdampak paling tinggi dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Tentang hal ini, ekonom dari Universitas Islam Bandung ( Unisba ) yang mengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Rabiatul Adwiyah mengungkapkan dalam riset Bappenas yang dimaksud, belanja barang Kementan yang dipimpin Andi Amran Sulaiman berupa alat mesin pertanian lebih besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di pedesaan atau masyarakat ketimbang belanja barang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupa belanja pengadaan kapal, yang dipimpin Susi Pudjiastuti.

Setiap peningkatan 1 persen belanja alsintan, maka mendorong 0,33 persen peningkatan subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian di daerah.

Sementara dengan setiap peningkatan 1 persen belanja pengadaan kapal, hanya dapat mendorong 0,33 persen terhadap peningkatan subsektor perikanan di daerah.

“Torehan ini tentu sangat signifikan dengan program terobosan dan implementasinya di lapangan, karena Mentan Amran Sulaiman sangat serius mengembalikan kejayaan pertanian Indonesia. Faktanya pertanian Indonesia saat ini menjadi modern. Alat mesin pertanian modern tidak hanya di Jawa atau sentra produksi, tapi sudah sampai ke lahan pertanian yang ada di pelosok atau perbatasan,” demikian dijelaskan Rabiatul di Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/8/2019), sebagaimana siaran pers Kementan, hari ini.

Baca: Pengamat dan DJN: Kualitas Jagung Lokal Lebih Bagus, Harga Bagus, Diminati Peternak, Tak Perlu Impor

Menurut Sekretaris Pusat Hak Kekayaan Intelektual dan Inovasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unisba ini, selain dari program terobosan dan fakta di lapangan, hasil riset Bappenas pun sangat selaras dengan capaian pembangunan pertanian dalam mengangkat kinerja makro perekonomian.

Misalnya, dengan menganalisa data yang dihasilkan BPS, ekspor komoditas pertanian tahun 2013 hanya 33 juta ton, namun di tahun 2018 melonjak tajam menjadi 42,5 juta ton sehingga ada kenaikan 9 juta ton dan rata-rata kenaikan ekspor per tahunnya 2,4 juta ton.

Pada tahun 2019, di pelbagai pemberitaan menyebutkan Mentan Amran menargetkan kenaikan ekspor sebanyak 45 juta ton.

"Saya kira target ini optimis bisa dicapai karena semua infrastruktur dan kebutuhan petani lainnya sudah terbangun di era pemerintahan Jokowi-JK. Tidak lagi baru tahap membangun atau menyediakan apa yang dibutuhkan petani. Buktinya Pak Jokowi menyaksikan sendiri pertanian di kabupaten Sumatera Utara sudah menggunakan alat mesin pertanian modern," katanya menerangkan.

Baca: Menguntungkan, Kementan Dukung Petani Nganjuk Tanam Kedelai Sebelum Bawang Merah

Kedua, alumnus Institut Pertanian Bogor ( IPB ) ini menegaskan berdasarkan Global Food Security Index 2018, peringkat ketahanan pangan Indonesia membaik yakni dari 72 di tahun 2014 menjadi 65 di tahun 2018 dari 113 negara.

Data ini tentunya didukung fakta, dimana penyediaan makanan bagi masyarakat dan bahan baku bagi beberapa industri, sehingga tidak terjadi gejolak harga.

Kondisi ini dibuktikan oleh data BPS yang menyebutkan terjadi penurunan inflasi bahan makanan yakni dari tahun 2013 sebesar 11,71 persen menjadi 1,26 persen di tahun 2017.

"Kedua fakta ini merupakan contoh nyata ketersediaan pangan kita berhasil dijamin pemerintah. Hal ini terjadi salah satunya karena belanja barang Kementan benar-benar efektif dan tepat dalam memacu peningkatan produksi," kata Rabiatul Adwiyah menegaskan.

Karena itu, Rabiatul Adwiyah mengharapkan, melalui rentetan keberhasilan ini dan merujuk hasil riset Bappenas, agar pembangunan pertanian ke depan dapat berkelanjutan dalam periode berikutnya, Kementan minimal harus dinakhodai oleh pemimpin seperti saat ini.

Baca: Kementan Minta Kepala Daerah Alokasikan APBD Untuk Cadangan Pangan