Polisi Ciduk Legislator Makassar, KPU Makassar: Bisa Tidak Dilantik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Gunawan Mashar, menyatakan calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, yang sudah ditetapkan sebagai caleg terpilih tetap akan dilantik.

"Seseorang anggota DPRD yang sudah ditetapkan, tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD, salah satunya disebabkan karena menjadi terpidana," kata Gunawan kepada Tribun via pesan Whatsapp, Selasa (20/8/2019).

Namun jika keputusan belum inkrah, lanjut Gunawan, tetap memungkinkan untuk dilantik, kecuali yang bersangkutan dipecat partainya.

Pantas Najwa Shihab Cantik dan Cerdas, Ternyata Turunan dari Ibunya, Cek Video dan Fotonya

Virus Stop Rasis Menjamur ke Sepak Bola Indoensia

Viral Gegara Gempi, Ini Lirik Lengkap Lagu Honne Location Unknown dan Cara Downloadnya Lewat HP

BBPK3 Luncurkan KLIKKK ABG Kolaborasi Akademisi, Pengusaha dan Pemerintah

"Iya, kalo dipecat partainya sebelum pelantikan, penetapannya batal demi hukum. Caleg yang sudah ditetapkan, namun kemudian menjadi terpidana, status penetapannya batal demi hukum," Gunawan menambahkan.

Oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar terpilih ditangkap, Senin (19/8/2019).

Ia ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar karena diduga terlibat kasus tindak pidana narkotika jenis sabu.

"Yang bersangkutan sudah kami amankan, dia dari dapil dua. Terkait kasus narkoba," kata Kasat Narkoba Polrestabes Makassar Kompol Diari Astetika.

Terkait kasus itu, sejumlah anggota DPRD Kota Makassar mengaku belum mendapat informasi itu.

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Pantas Najwa Shihab Cantik dan Cerdas, Ternyata Turunan dari Ibunya, Cek Video dan Fotonya

Virus Stop Rasis Menjamur ke Sepak Bola Indoensia

Viral Gegara Gempi, Ini Lirik Lengkap Lagu Honne Location Unknown dan Cara Downloadnya Lewat HP

BBPK3 Luncurkan KLIKKK ABG Kolaborasi Akademisi, Pengusaha dan Pemerintah