Sepakat dengan Bappenas, Pengamat: Kebijakan Pertanian Berkontribusi Terhadap Kinerja Ekonomi Makro

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Kementerian PPN/Bappenas ) menilai program

Sepakat dengan Bappenas, Pengamat: Kebijakan Pertanian Berkontribusi Terhadap Kinerja Ekonomi Makro
DOK KEMENTAN RI
Pengamat ekonomi politik pertanian dari Universitas Trilogi sekaligus pembinan Indonesia Food Watch ( IFW ), Muhamad Karim. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Kementerian PPN/Bappenas ) menilai program Kementerian Pertanian ( Kementan RI ) berhasil memacu pertumbuhan ekonomi.

Termasuk pertumbuhan ekonomi di daerah lewat belanja Alat Mesin Pertanian ( Alsintan ) dan input produksi.

Hasil riset Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan setiap peningkatan satu persen belanja alsintan mendorong 0,33 persen peningkatan subsektor pertanian, peternakan, perburuhan dan jasa pertanian di daerah.

Beberapa waktu lalu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Kementan sudah melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut seperti pencetakan lahan baru, penambahan lahan pertanian produktif, peningkatan produksi produk pertanian dan pemanfaatan mekanisasi.

Demikian siaran pers Kementerian Pertanian, Rabu (14/8/2019).

Tentang hal ini, pengamat ekonomi politik pertanian dari Universitas Trilogi sekaligus pembinan Indonesia Food Watch ( IFW ), Muhamad Karim menilai secara kacamata ekonomi politik, kebijakan pembangunan pertanian selamat empat tahun lebih era Pemerintahan Jokowi-JK mampu berkontribusi dalam mendorong kinerja positif ekonomi makro.

Muhammad Karim
Muhammad Karim (DOK KEMENTAN RI)

Mengutip data BPS, pertama, berhasil menekan inflasi menjadi 1,26 persen.

"Kedua, Nilai Tukar Petani ( NTP ) dan Nilai Usaha Tingkat Petani ( NUTP) yang mengukur daya beli petani naik menjadi 0,42 persen dan 5,45 persen di tahun yang sama," ujar Karim di Jakarta, Rabu hari ini.

"Hingga saat ini NTP dan NTUP ini masih digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Artianya dengan data ini, kebijakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman patut kita akui berhasil menyentuh mengurai akar masalahnya," kata pria jebolan Institut Pertanian Bogor ( IPB ) ini.

Baca: Wujudkan Pertanian Modern, KAHMI Siap Bersinergi dengan Kementan

Halaman
12
Editor: Edi Sumardi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved