Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Sepakat dengan Bappenas, Pengamat: Kebijakan Pertanian Berkontribusi Terhadap Kinerja Ekonomi Makro

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Kementerian PPN/Bappenas ) menilai program

Editor: Edi Sumardi
DOK KEMENTAN RI
Pengamat ekonomi politik pertanian dari Universitas Trilogi sekaligus pembinan Indonesia Food Watch ( IFW ), Muhamad Karim. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Kementerian PPN/Bappenas ) menilai program Kementerian Pertanian ( Kementan RI ) berhasil memacu pertumbuhan ekonomi.

Termasuk pertumbuhan ekonomi di daerah lewat belanja Alat Mesin Pertanian ( Alsintan ) dan input produksi.

Hasil riset Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan setiap peningkatan satu persen belanja alsintan mendorong 0,33 persen peningkatan subsektor pertanian, peternakan, perburuhan dan jasa pertanian di daerah.

Beberapa waktu lalu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Kementan sudah melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut seperti pencetakan lahan baru, penambahan lahan pertanian produktif, peningkatan produksi produk pertanian dan pemanfaatan mekanisasi.

Demikian siaran pers Kementerian Pertanian, Rabu (14/8/2019).

Tentang hal ini, pengamat ekonomi politik pertanian dari Universitas Trilogi sekaligus pembinan Indonesia Food Watch ( IFW ), Muhamad Karim menilai secara kacamata ekonomi politik, kebijakan pembangunan pertanian selamat empat tahun lebih era Pemerintahan Jokowi-JK mampu berkontribusi dalam mendorong kinerja positif ekonomi makro.

Muhammad Karim
Muhammad Karim (DOK KEMENTAN RI)

Mengutip data BPS, pertama, berhasil menekan inflasi menjadi 1,26 persen.

"Kedua, Nilai Tukar Petani ( NTP ) dan Nilai Usaha Tingkat Petani ( NUTP) yang mengukur daya beli petani naik menjadi 0,42 persen dan 5,45 persen di tahun yang sama," ujar Karim di Jakarta, Rabu hari ini.

"Hingga saat ini NTP dan NTUP ini masih digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Artianya dengan data ini, kebijakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman patut kita akui berhasil menyentuh mengurai akar masalahnya," kata pria jebolan Institut Pertanian Bogor ( IPB ) ini.

Baca: Wujudkan Pertanian Modern, KAHMI Siap Bersinergi dengan Kementan

Ketiga, kata Karim, kebijakan pangan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam mengungkit ekspor pun berbuah manis.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman sedang memanen padi, beberapa waktu lalu.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman sedang memanen padi, beberapa waktu lalu. (DOK KEMENTAN RI)

Akumulasi nilai ekspor sejak 2015 hingga 2018 mencapai Rp 1.764 triliun atau terjadi peningkatan sebesar 29,7%.

Keempat, BPS pun mencatat, Pendapatan Domestik Bruto ( PDB ) dan investasi di sektor pertanian melejit. Jika pada 2013 PDB pertanian masih di angka Rp 994,8 triliun, 2014 menjadi Rp 1.089,6 triliun, 2015 sebesar Rp 1.184 triliun, 2016 sebesar Rp1.267 triliun, 2017 sebesar Rp 1.344,7 triliun, dan pada 2018 naik menjadi Rp 1.463,9 triliun.

"Di sisi sisi nilai investasi pertanian juga mengalami peningkatan. Jika diakumulasikan nilai investasi pertanian sejak 2013-2018 mencapai Rp 241 triliun atau meningkat sekitar 110,2 persen. Ini bukan angka yang sedikit dalam mendongkak nilai investasi," ujar Karim.

Lebih lanjut, Karim menuturkan, kinerja kebijakan pertanian pun berhasil menurunkan tingkat kemiskinan pedesaan menjadi 13,2 persen di 2018.

Baca: Jamin Harga Jual Gabah Petani, Kementan Bentuk Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved