Protes Ganti Rugi Pembebasan Lahan Rel Kereta Api, Warga Demo BPN dan DPRD Maros
Kedatangan warga, untuk memprotes rendahnya harga ganti rugi pembebasan lahan, pembangunan rel kereta api.
Penulis: Amiruddin | Editor: Sudirman
lihat foto
TRIBUN-MAROS.COM, TURIKALE - Sejumlah warga mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maros, Rabu (14/8/2019).
Kantor BPN letaknya di Jl Jenderal Sudirman, Kecamatan Turikale, Maros.
Kedatangan warga, untuk memprotes rendahnya harga ganti rugi pembebasan lahan, pembangunan rel kereta api.
Warga yang datang berasal dari Kecamatan Maros Baru dan Marusu.
Termasuk sejumlah anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros.
Terungkap Cerita Tersembunyi Olga Syahputra Sebelum Koma, Satu Tempat Ini Didatangi Setiap Hari
Ruang Perawatan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare Bernuansa Merah Putih
BREAKING NEWS: Ini Starting Eleven PSM Vs Barito Putera, Rizky Pora dan Samsul Arif Cadangan
Sudah Berhubungan Intim, Bagus Minta Lagi Tapi Wanitanya Geleng-geleng Kepala Ini Kemudian Terjadi
Warga asal Marumpa, Kecamatan Marusu, Jamaluddin mengatakan, protes warga, gegara rendahnya biaya ganti rugi pembebasan lahan.
Harga pembebasan lahan untuk rel kereta api di Maros, diketahui hanya Rp 42 ribu sampai sekitar Rp 94 ribu per meter.
"Ini sangat tidak wajar, harga yang ditetapkan buat ganti rugi. Tanah di Marumpa tahun lalu saja, harganya sudah sekitar Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta per meter," kata Jamaluddin, kepada tribun-maros.com.
Bahkan kata dia, ada beberapa tanah, yang telah ditawar pembeli hingga Rp 2 juta per meter.
Pria yang mengaku memiliki lahan sekitar 30 are di Marumpa tersebut, juga menuding harga tanah yang ditetapkan tim appraisal sangat tidak layak.
Apalagi kata dia, letak Maros yang merupakan salah satu kabupaten penyangga Kota Makassar, seharusnya harganya lebih mahal.
"Tolok ukur penetapan harga oleh tim appraisal ini tidak jelas. Tidak pernah juga dilaksanakan musyawarah penetapan harga," ujarnya.
Bahkan kata dia, saat dilakukan pertemuan, soal ganti rugi selalu ditutupi.
Hal senada juga disampaikan Ketua HMI Maros, Misbahuddin.
Menurutnya, harga ganti rugi lahan di Maros berbeda dengan ganti rugi serupa di Barru dan Parepare, yang diduga lebih tinggi.
