Dewan Beri Batas 2 Pekan Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg di Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan turun tangan atas kelangkaan tabung gas bersubsidi LPG 3 Kilogram di Kota Makassar.

Beberapa hari lalu DPRD Sulsel mengundang sejumlah pihak dalam rapat dengar pendapat (RDP), mempertanyakan penyebab kelangkaan gas tersebut.

Menurut Anggota Komisi B DPRD Sulsel Yusran Paris, pihaknya yang diundang perwakilan Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sulsel.

TRIBUNWIKI: Jadi Soundtrack Hotel Del Luna, Simak Lirik Lagu See The Star dari Red Velvet

Personil Satpol PP Toraja Utara Ditangkap Cabuli Pelajar

Bosowa Semen Ajak Tukang Batu Nonton PSM di Mattoanging

Serta asisten Pemprov, dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas).

"Kita undang untuk mempertanyakan penyebab kelangkaan itu," paparnya.

Menurutnya dari hasil pertemuan itu terungkap kelangkaan gas bersubsidi disebabkan beberapa faktor.

Pertama distribusi tidak tepat sasaran.

Gas bersubsidi disebut banyak digunakan oleh pengusaha rumah makan kelas menengah, yang seharusnya tidak menerima subsidi

Belum lagi kalangan orang mampu yang berpenghasilan di atas 2 juta atau pegawai negeri sipil ikut memakai gas yang bukan diperuntukan untuk mereka.

"Banyak pengusaha yang tidak berhak memakai gas subsidi, seperti pengusaha laudri," tegasnya.

Kedua petani menjadikan gas LPG 3 Kg sebagai bahan bakar mesim pompa untuk mengairi persawahan.

Ketiga pangkalan distribusi penyaluran masih kurang.

TRIBUNWIKI: Jadi Soundtrack Hotel Del Luna, Simak Lirik Lagu See The Star dari Red Velvet

Personil Satpol PP Toraja Utara Ditangkap Cabuli Pelajar

Bosowa Semen Ajak Tukang Batu Nonton PSM di Mattoanging

Yusran berharap pertamina harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan kelangkaan tersebut agar kembali normal.

Ia memberi batas waktu dua minggu, bilamana tidak ada hasilnya, maka DPRD Sulsel akan turun langsung melakukan sidak di lapangan.

Dia juga meminta kepada Pertamina agar pemperbaiki pola distribusi tabung gas bersubsidi. Salah satu langkah yang ditawarkan adalah memanfaatkan basis data masyarakat miskin.

Caranya kata dia dengan mencocokkan basis data dengan tanda pengenal berupa KTP hingga Kartu Keluarga.

Selain itu, pertamina harus menambah pasokan untuk mengatasi kekurangan. (*)

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: