Adnan Ungkap APBD Gowa Banyak Terserap di Pilkada 2020 Gowa

Penyerahan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Gowa, Senin (12/8) siang dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Halim.

Adnan Ungkap APBD Gowa Banyak Terserap di Pilkada 2020 Gowa
Humas Pemkab Gowa
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan menyerahkan rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan tahun 2019. 

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA - Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Penyerahan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Gowa, Senin (12/8) siang dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Halim.

TRIBUNWIKI: Lady Gaga Dituding Nyanyikan Lagu Curian Shallow, Simak Lirik Lengkapnya

Pemkot Makassar Turunkan Target PAD Hingga Rp 66 Miliar

Dirut PT Ananda Idy Bahagia Nyatakan Siap Maju ke Pilwali Makassar

Gagal Jadi Anggota Legislatif, Caleg di Makassar ini Diduga Cabuli Siswi SMP, Kenalan Lewat Medsos

Pamit Setelah 13 Tahun Jadi Asisten Raffi Ahmad Nagita, Intip Rumah & Aktivitas Meri di Madura

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara pemerintah Gowa dan unsur pimpinan DPRD terkait Raperda Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Adnan menjelaskan, rancangan perubahan APBD ini telah didahului dengan pembahasan kebijakan umum oleh tim anggaran pemerintah daerah dengan badan anggaran (Banggar) DPRD.

Perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran perubahan pada tahun anggaran 2019 juga turut dibahas.

Menurutnya, perubahan ini disusun dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian terhadap beberapa nilai pendapatan.

"Termasuk nilai belanja, pembiayaan daerah dan sisa lebih perhitungan APBD Tahun 2018 lalu," katanya.

Dalam penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada kebijakan daerah yang disesuaikan pada kondisi dan situasi perkembangan saat ini. Namun tetap mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2019.

Kebijakan khusus ini diarahkan pada penambahan belanja yang bersifat strategis dan mendesak, serta pergeseran belanja.

Karena adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit kerja, antar kegiatan, antar rekening dan antar jenis belanja.

Halaman
123
Penulis: Ari Maryadi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved