OPINI

OPINI - Menggugat Sistem Pendidikan Dasar Nasional

Penulis adalah Dosen FIS UNM dan Rekan Kuliah Dr Ichsan Yasin limpo SH MH di Program Doktor Ilmu Hukum Unhas, Angkatan 2015

OPINI - Menggugat Sistem Pendidikan Dasar Nasional
tribun timur
Dosen FIS UNM dan Rekan Kuliah Dr Ichsan Yasin limpo SH MH di Program Doktor Ilmu Hukum Unhas, Angkatan 2015

Oleh:
Muhammad Zulfadli Tahir
Dosen FIS UNM dan Rekan Kuliah Dr Ichsan Yasin limpo SH MH di Program Doktor Ilmu Hukum Unhas, Angkatan 2015.

Setelah empat bulan lebih berjuang menghadapi kanker paru di Singapura dan kemudian di Jepang. Pada Selasa pagi, 30 Juli 2019, Ichsan Yasin Limpo, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.

Selamat jalan sang Punggawa, Semoga amal ibadahmu diterima di sisiNya.
Ichsan YL merupakan Bupati Kabupaten Gowa pada 2005 -- 2015.

Setelah masa pengabdian sebagai Bupati selesai, Ichsan YL memilih melanjutkan studi Program Doktor Ilmu Hukum di Unhas. Kebetulan saya merupakan satu dari teman seangkatan kuliah pada 2015.

Untuk mengenang kepergiannya, saya ingin membuat satu catatan kecil pada dunia yang dicintainya yakni pendidikan.

Catatan ini merupakan intisari dari Disertasi beliau yang sempat saya rangkum beberapa saat setelah Ichsan YL mendapatkan gelar doktornya.

Pada Kamis, 8 Februari 2018 lalu, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin meyudisium Ichsan Yasin Limpo sebagai Doktor Ilmu Hukum.

Ichsan sukses dan meyakinkan mempertahankan Disertasinya yang berjudul Politik Hukum Pendidikan Dasar Dalam Sistem Pendidikan Nasional di hadapan Dewan Senat Promotor dan penguji, Termasuk penguji eksternal Prof Dr Hamdan Zoelva, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang juga alumni Program Doktor Ilmu Hukum Unhas.

Baca: Peserta PIFAF Nikmati Panorama Pulau Gusung Toraja Binuang

Ichsan YL menggugat regulasi hukum dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaran pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Terdapat tiga persoalan yang menjadi fokus.

Kesatu, sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan pendidikan dasar dalam sistem pendidikan nasional. Kedua, implementasi pengaturan pendidikan nasional ditinjau dari legal policy.

Halaman
1234
Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved