Aktivis SPAK Soroti Anggaran Makan Minum Pemkab Enrekang Capai Rp 12,9 M

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG- Aktivis Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Enrekang, Rahmawati Karim, menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan Pemkab Enrekang untuk makan minum tahun 2019 ini.

Tahun ini Pemkab Enrekang memang menganggarkan Rp 12,9 miliar, hanya untuk makan minum.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja makan dan minum harian pegawai Rp 1,12 miliar, serta belanja makan dan minum rapat Rp 8,4 miliar.

Selain itu adapula belanja makan minum tamu Rp 1,6 miliar, makan minum kegiatan Rp 1,6 miliar, dan makan minum cek poin Rp 85 juta.

Lowongan Kerja BUMN PT Jasa Raharja, Dicari Lulusan SMA D3 S1, Cek Syarat dan Cara Daftar

Gelang Sisik Penyu Dijual di Kawasan PIFAF, Begini Redaksi Komunitas Sahabat Penyu

1.916 Pasangan Menikah di Enrekang Tahun 2018, Didominasi Usia Ini

Pantas Kaya Raya, Sosok Mantan Suami Jennifer Jill Istri Ajun Perwira Tinggalkan Warisan Ini

Menurut Rahmawati, anggaran yang digelontorkan untuk makan minum tersebut sangat berpotensi korupsi dan terkesan pemborosan.

Pasalnya, dalam rincian anggaran itu ada beberapa item makan minum yang dinilai tak wajar.

Seperti untuk makan minum harian pegawai yang mencapai Rp 1,12 miliar, dan makan minum rapat yang mencapai Rp 8,4 miliar.

"Anggaran untuk makan minum itu terlalu besar, ini ada potensi korupsi motifnya bisa dengan pertanggung jawaban fiktif, seperti harga nasinya di toko Rp 18 ribu per kotak, dia bisa minta nota Rp 25 ribu," kata Rahmawati, Minggu (4/8/2019).

Rahma menjelaskan, seharusnya Pemkab Enrekang tidak menganggarkan lagi untuk makan minum harian pegawai.

Sebab, para pegawai atau pejabat tentu sudah memiliki gaji dan tunjangan setiap bulannya, yang mereka terima.

Menurut mantan Komisioner KPU Enrekang ini, seharusnya pihak ekskutif dan legislatif berpikir untuk kesejahteraan rakyat.

Bukan malah sebaiknya justru memperbanyak pos anggaran, untuk mensejahterahkan diri pribadi mereka.

"Banyak potensi-potensi yang berpihak rakyat yang harusnya diperhatikan, bukan malah menambah kesejahteraan mereka, apalagi para pejabatkan gajinya sudah tinggi dan tunjangannya sudah besar," ujarnya.

Rahma tak lupa mengingatkan kepada para rumah makan, untuk juga turut berperan mencegah korupsi dengan tidak mengeluarkan nota yang tidak sesuai dengan faktanya atau nota fiktif. (tribunenrekang.com)

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar