3.506 Warga Soppeng Tak Lagi Dapat PBI JK Kemensos, Pemda Soppeng Lakukan Ini

Sekertaris Daerah Soppeng, Andi Tenri Sessu mengatakan, ada 3.506 warga Soppeng penerima iuran jaminan kesehatan, di nonaktifkan oleh Kementerian

3.506 Warga Soppeng Tak Lagi Dapat PBI JK Kemensos, Pemda Soppeng Lakukan Ini
Sudirman/Tribun Soppeng
Sekda Soppeng A Tenri Sessu. 

TRIBUNSOPPENG.COM,LALABATA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng,Sulsel, akan menanggung iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Sekertaris Daerah Soppeng, Andi Tenri Sessu mengatakan, ada 3.506 warga Soppeng penerima iuran jaminan kesehatan, di nonaktifkan oleh Kementerian Sosial.

Penon aktifan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 49/HUK/2019, tentang penetapan penonaktifan peserta Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Tahun 2019.

4 Fakta Kematian Aurellia Qurratuaini, Anggota Paskibraka yang Meninggal Mendadak di Pagi Hari

BMI Razia Puluhan Buku Paham Marxisme di Makassar, Mirip Razia MUI yang Buat Najwa Shihab Bereaksi

FKS Land Luncurkan Cluster Alamanda, 3 Jam Terjual 121 Unit

Tahun Baru di Korea Rp 25 Jutaan, Berangkat dari Makassar

Pemda Soppeng, meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak khawatir dengan penon aktifan iuran jaminan kesehatan.

Hal tersebut dikarenakan, Pemda akan menanggung iuran tersebut melalui, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Apalagi sebelumnya, telah dilakukan koordinasi antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, untuk mencarikan solusi.

"hal tersebut juga berdasarkan petunjuk pak bupati, yang dinon aktifkan Kemensos, akan menjadi tanggungan Pemda," tambah A Tenri Sessu.

Apalagi Soppeng sudah Universal Health Coverage (UHC), sehingga tidak ada alasan masyarakat tidak pergi ke fasilitas kesehatan, karena kartunya dalam keadaan aktif.

"Ini bukti bahwa bapak bupati betul - betul serius dalam mewujudkan visinya, yaitu pemerintahan yang melayani dan lebih baik," tambah A Tenri Sessu.

Bagi peserta Non BDT yang di nonaktifkan oleh Kemensos sebanyak 3.506 jiwa, kartunya bisa langsung diaktifkan kembali saat itu juga, di kantor BPJS kesehatan Soppeng.

Salah satu syarat untuk mengaktifkan ialah, harus ada rekomendasi dari pemerintah desa/kelurahan, dinas sosial.

Masyarakat harus mengambil rekomendasi dari pemerintah setempat, karena akan menjadi tanggungan Pemda Soppeng.

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

4 Fakta Kematian Aurellia Qurratuaini, Anggota Paskibraka yang Meninggal Mendadak di Pagi Hari

BMI Razia Puluhan Buku Paham Marxisme di Makassar, Mirip Razia MUI yang Buat Najwa Shihab Bereaksi

FKS Land Luncurkan Cluster Alamanda, 3 Jam Terjual 121 Unit

Tahun Baru di Korea Rp 25 Jutaan, Berangkat dari Makassar

Penulis: Sudirman
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved