Polman Keluar dari Status Daerah Tertinggal, Bupatinya Malah Sedih, Ternyata Ini Masalahnya
Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 79 Tahun 2019.
Penulis: edyatma jawi | Editor: Syamsul Bahri
TRIBUN-TIMUR.COM, POLMAN - Kabupaten Polewali Mandar (Polman) keluar dari status daerah tertinggi.
Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 79 Tahun 2019.
Fosmadim Bakal Dirikan Rumah Baca di Lemba Pangi Barru
Transparansi Anggaran, Pemdes Tondongkura Pasang Baliho di Depan Kantor
TRIBUNWIKI: Iduladha 2019, Ini Bacaan Niat serta Jadwal Lengkap Puasa Sunah di Bulan Dzulhijjah
Kata Zodiak, Bagaimana Tipe Pria Idaman 7 Bintang Ini!, Dari Aquarius hingga Scorpio, Kalau Anda?
VIDEO : Semarak Pembukaan PIFAF ke-IV di Polman
Keputusan Menteri tentang penetapan kabupaten daerah tertinggal yang terentaskan tahun 2015-2019 itu diterbitkan pada Rabu (31/7/2019).
Melaluinya keputusan tersebut, Mendes PDTT menetapkan sebanyak 62 kabupaten yang berhasil terentaskan dari status daerah tertinggal. Satu diantaranya Polman.
Bukannya senang, Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar malah sedih dengan keputusan tersebut.
"Saya berduka dengan adanya keputusan itu," jelas Andi Ibrahim Masdar disela pembukaan PIFAF, Kamis (1/8/2019).
Pria yang akrab disapa AIM ini lebih senang kabupaten yang dipimpinnya masuk daerah tertinggal. Sebab diakui, Polman memang belum maju.
"Karena memang saya masih butuh dan memang saya masih tertinggal, jangan kita mau dikata bahwa kita sudah hebat, tapi kita belum," katanya.
Menurutnya Polman belum ada apa-apanya jika dibandingkan daerah lain. Banyak daerah yang lebih bagus dari kabupaten paling Selatan di Sulawesi Barat ini.
Dengan hilangnya predikat daerah tertinggal, lanjut AIM, banyak bantuan yang akan ikut hilang. Terdapat tujuh item bantuan termasuk beras sejahtera dan Program Keluarga Harapan.

"Saya terus terang saja, dengan hilangnya predikat daerah tertinggal itu saya bersedih," katanya.
Bukan itu saja, Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi yang jumlahnya puluhan miliar juga ikut terhenti.
Bupati Polman dua periode ini menilai, kondisi tersebut akan membuat akselerasi pembangunan akan menurun. Sebab banyaknya alokasi anggaran yang hilang.
"Pembangunan selama ini kita kencang dengan banyaknya anggaran yang masuk, mungkin tahun depan akan mulai turun," ujarnya.
"Jumlah pekerjaan dan jumlah anggaran yang ada akan turun, sehingga dampak pembangunan itu tidak akan sekencang dengan sekarang," sambungnya.